Sepuluh anggota Tim Panel Independen saat melakukan wawancara Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018 di ruang Sriwijaya Kemenetrian PANRB, Rabu (11/07). Dari kiri ke kanan : Suryopratomo, Refly Harun, Neneng Gunadi, Wawan Sobari, JB. Kristiadi, Eko Prasojo, Nurjaman Mochtar, Tulus Abadi, Indah Sukmaningsih, dan Siti Zuhro.
JAKARTA – Presentasi dan wawancara Top 99 Inovasi Pelayanan Publik hari ketiga diwarnai dengan penampilan sembilan pemerintah daerah, yang terdiri dari lima pemerintah provinsi, tiga pemerintah kabupaten dan satu pemerintah kota. Pada sesi pertama, ada lima pemda yang memaparkan inovasinya di ruang Sriwijaya I, Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Rabu (11/07). Sedangkan sesi kedua, ada empat inovasi yang giliran unjuk gigi.
Giliran pertama tampil Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dengan inovasi berjudul Empek Ikan Belida (EIB) milik Rumah Sakit Khusus Mata Pemprov Sumatera Selatan. Sekda Provinsi Sumsel, Nasrun Umar menjelaskan, EIB adalah solusi dari masalah kebutaan di Sumsel, dengan membawa layanan kesehatan mata lebih dekat kepada masyarakat, termasuk operasi katarak gratis untuk orang miskin, hingga mereka yang tinggal di daerah terpencil yang kesulitan untuk mengakses pelayanan kesehatan mata. Program ini menerapkan sistem “jemput bola dimanapun dia berada”. “EIB bergerak mendatangi penderita hingga ke daerah terpencil dan menyederhanakan akses layanan kesehatan dengan melakukan kegiatan di luar gedung,” ujar Nasrun Umar.
Inovasi kedua dengan judul Sistem Pelayanan Cepat Akurat dan Tepat Medik (Simpanan Cantik) milik Pemerintah Kabupaten Bangka. Inovasi ini merupakan aplikasi online RSUD Depati Bahrin diklaim sebagai inovasi original yang belum pernah ada di Indonesia, dan satu-satunya aplikasi berbasis android yang bermanfaat guna mempercepat pelayanan pengobatan oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) kepada pasiennya. “Di manapun DPJP berada, dapat memantau pasiennya 24 jam full, dapat memberikan terapi atau advice untuk pasiennya hanya melalui android yang ada di genggamannya,” jelas Bupati Bangka, Tarmizi Saat.
Inovasi ketiga bertajuk Gerakan Bersama Mengembalikan Lahan Ex-Peti Menjadi Sawah Secara Partisipatif (GEBER MEWAH). Inovasi ini diciptakan oleh Pemkab Merangin yang bertujuan untuk merefungsikan lahan ex pertambangan emas tanpa izin (PETI) kembali menjadi sawah. Caranya dengan mereklamasi lahan ex PETI seluas 136 hektar pada tahun 2017 dan memfasilitasi budidaya tanaman sawah basah secara Partisipatif.
Bupati Merangin Al Haris menjelaskan, program ini dilakukan dengan menggalang dan menggerakkan masyarakat Kecamatan Pangkalan Jambu untuk bersama-sama melakukan pemulihan lahan ex PETI dan mengembalikan fungsi lahannya menjadi sawah.
Inovasi keempat datang dari Pemprov Kalimantan Selatan, yang berjudul Continous Positive Airway Pressure (CPAP). Inovasi milik RSUD Ulin ini merupakan suatu alat untuk mempertahankan tekanan positif pada saluran nafas bayi selama masih terdapat pernafasan spontan. Asisten I Sekda Kalsel Siswansyah menerangkan, Jenis CPAP yang banyak digunakan adalah CPAP buble yang memiliki set CPAP terdiri dari pressure manifold, selang nafas, temp probe, dan heater wire adaptor.
Menutup sesi pertama, adalah inovasi ciptaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Pemkot Banjarmasin, dengan judul Inovasi Wadah Budidaya Ikan Menggunakan Kolam Terpal (IWAK KOTA). Walikota Banjarmasin, H, Ibnu Sina menuturkan, IWAK KOTA merupakan kegiatan budidaya ikan alternative yang unik, baru, serta cocok dikembangkan dari, oleh, dan untuk masyarakat perkotaan.
Tujuan utama adalah meningkatkan produksi ikan lokal, memenuhi kebutuhan protein hewani dari ikan,penciptaan wira usaha baru yang mandiri, dan upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik bidang perikanan, serta merealisasikan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Kota Banjarmasin.
Pada sesi kedua wawancara hari ini, ada empat Pemda yang memaparkan hasil inovasinya. Pemda D.I Yogyakarta menjadi yang pertama 'memamerkan' inovasinya, yang disebut E-POSTI. Inovasi itu adalah ayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) perbankan. "Posti merupakan singkatan Bahasa Jawa dari perkakas paos titian atau dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai alat pajak kendaraan. Alat yang digunakan dalam pembayaran pajak ini adalah layanan ATM BPD DIY. Inovasi ini dilakukan dengan tujuan mempercepat pelayanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor dan pembayaran PKB sesuai program pemerintah," ujar Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah DI Yogyakarta Bambang Wisnu Handoyo
Selanjutnya dari Pemprov Sulawesi Utara dengan inovasi bernama Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan – Hasilkan Empowering Berbasis Data Terpadu (ODSK HEBAT). Sekda Provinsi Sulut Edwin Silangen menjeklaskan, keunikan dari program ODSK adalah pada proses pelaksanaan dengan tinjau langsung kepada masyarakat kemudian tindak lanjut kepada perangkat daerah atau stakeholder terkait. Apabila penduduk miskin tersebut tidak bisa ditangani melalui program APBN maka akan dimasukkan dalam program APBD, dan jika tidak bisa ditangani melalui program APBN dan APBD maka akan ditangani melalui Dana Desa. Proses ini harus dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Kota melalui 1822 pemerintah desa/kelurahan se-Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan contoh yang telah diberikan oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Utara.
Setelah itu, inovasi bernama Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah elektronik (e-LPPD) milik Pemprov Riau. Wagub Riau Wan Thamrin Hasyim menjelaskan, e-LPPD adalah Sistem aplikasi yang dikembangkan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Riau untuk mempermudah SKPD dalam pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK). LPPD Provinsi Riau Tahun 2016 dan mendokumentasikan data pendukung dari masing -masing elemen data capaian kinerja, secara ONLINE oleh seluruh OPD Provinsi Riau.
Di penghujung sesi, Bupati Pinrang Aslan memaparkan inovasinya yang berjudul Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi Buatan dan Gangguan Reproduksi Sapi (Pelan Itu Bagus). Inovasi itu merupakan pelayanan 21 hari yang dilakukan oleh petugas teknis yang tergabung dalam pada satu kelompok ternak sasaran penerima manfaat sentra pengembangan sapi, sesuai dengan 21 hari siklus birahi sapi. Pelayanan terdiri dari Pemeriksaan Kebuntingan (PKB), pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB), penanganan gangguan reproduksi dan penyuluhan tentang teknologi IB, penyakit gangguan reproduksi sapi dan sistem pemeliharaan yang baik.
Titik Balik Perbaikan Pelayanan Publik
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan sejak tahun 2014 lalu dinilai bisa memperbaiki sistem yang selama ini dianggap berbelit oleh masyarakat. Pakar hukum tata negara, Refly Harun mengatakan, semua pemerintah daerah bisa belajar untuk mengembangkan inovasi dengan adanya kompetisi ini. "Masih banyak proses yang bermasalah dari pelayanan publik, tapi ini adalah titik agar kita memperbaiki pelayanan publik dari waktu ke waktu," ujar Refly, yang mengaku sudah dua kali menjadi juri dalam kompetisi serupa.
Pakar hukum tata negara ini mengaku, menjadi Tim Panel Independen banyak menambah pengetahuan bagi dirinya. Di tahun keduanya menjadi Tim Panel Independen, ia bisa melihat berbagai aspek mengenai inovasi pelayanan publik. Dia berharap, dengan adanya kompetisi ini, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. "Ini juga harapan untuk meningkatkan pelayanan publik kita ke depan," tuturnya. (don/byu/HUMAS MENPANRB)
