PEKANBARU – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar workshop PMPRB bagi para asesor Pemerintah Kabupaten/Kota se provinsi Riau di Pekanbaru. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya dalam reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, sebagai tindak lanjut dari langkah-langkah yang ditempuh dalam reformasi birokrasi sesuai roadmap.
Asdep Pemantauan dan Evaluasi Program PANRB Daerah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Naptalina Sipayung mengatakan, kegiatan ini sesuai dengan perintahWapres Boediono saat pencanangan reformasi birokrasi bagi pemerintah daerah di Jakarta baru-baru ini. “Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dikawal oleh pemerintah pusat,” ujarnya di Pekanbaru, Kamis (04/07).
Para peserta asesor dipersiapkan agar dapat menjadi agen perubahan dan sekaligus fasilitator pelaksanaan reformasi birokrasi di tempat masing-masing. Selanjutnya, para peserta calon asesor nantinya dapat menyampaikan perkembangan reformasi birokrasi pada masing-masing daerah yang dilakukan secara online.“PMPRB memudahkan daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Kami siap memberikan bimbingan dan asistensi kepada daerah,” imbuh Naptalina.
Plt. Sekda Kota Pekanbaru Syukri Harto mengatakan, Kota Pekanbaru sudah melakukan sosialisasi reformasi birokrasi secara internal, yang diikuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kasubag Penyusunan Program.
Dikatakan juga bahwa PNS di ibukota Provinsi Riau ini hampir mencapai 10.000 PNS, yang separuh diantaranya guru. Dengan kekuatan sebesar ini, komitmen pemimpin sangat dibutuhkan dalam memonitoring evaluasi agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. (bby/HUMAS MENPANRB)
