Asdep Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo dalam acara Piloting Penerapan SPBE Sulsel, secara daring, Rabu (20/04).
JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah menggencarkan transformasi digital di daerah melalui piloting penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Piloting dilakukan setidaknya pada 15 daerah yang memiliki nilai indeks SPBE relatif tinggi, dan kawasan pendukung kota. Piloting SPBE diawali dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo mengatakan piloting yang dilakukan merupakan upaya untuk mewujudkan transformasi digital, terutama di daerah. Dengan mewujudkan transformasi digital melalui penerapan SPBE diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif, responsif, dan adaptif sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Semoga kegiatan piloting ini bisa dimanfaatkan oleh forum melalui komunikasi yang lebih intens. Harapannya SPBE dapat menciptakan pelayanan publik dengan baik,” jelasnya dalam acara Piloting Penerapan SPBE di kabupaten dan kota se-Provinsi Sulawesi Selatan, secara daring, Rabu (20/04).
Disampaikan bahwa indeks SPBE nasional menunjukkan tingkat kematangan penerapan SPBE pada level dua. Ini berarti penerapan SPBE pada instansi pemerintah pusat dan daerah masih belum terstandar, serta dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau silo, sehingga belum menggambarkan keterpaduan dan integrasi antar-instansi.
Setidaknya terdapat dua area yang masih memiliki nilai kurang dalam tingkat kematangan SPBE Nasional, yakni pada indeks domain tata kelola dan indeks domain manajemen. Oleh karena itu pada tahun 2022 pihaknya melakukan asistensi dan bimbingan teknis berdasarkan pada hasil evaluasi, guna perbaikan tingkat kematangan penerapan SPBE baik di instansi pusat dan daerah.
Berdasarkan hasil evaluasi SPBE 2021, Provinsi Sulawesi Selatan mendapat indeks 2,12 (skala 0-5). Hal tersebut menunjukkan hanya dua kabupaten dan kota yang meraih predikat Baik, sementara di tingkat provinsi memperoleh predikat Cukup. Pemprov Sulawesi Selatan dijadikan pilot project agar penerapan SPBE di wilayah tersebut berjalan maksimal.
Komitmen untuk mewujudkan transformasi digital juga ditunjukkan oleh kabupaten dan kota di wilayah Sulawesi Selatan. Subkoordinator Pengolahan Data dan e-Government Bidang Aptika Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Andi Faisal menyampaikan, melalui piloting SPBE dapat memberi gambaran perihal penyusunan arsitektur SPBE serta peta rencana.
Dengan adanya piloting bagi Sulsel diharapkan dapat meningkatkan nilai pada indikator perencanaan strategis dalam domain tata kelola, serta seluruh aspek manajemen SPBE untuk peningkatan nilai pada domain penerapan SPBE itu sendiri. “Karena pada pelaksanaan evaluasi SPBE 2021 kami di Provinsi Sulsel dan kabupaten kota mengalami penurunan indeks dari capaian tahun sebelumnya,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Analis Kebijakan Madya Kementerian PANRB Perwita Sari menjelaskan, arsitektur SPBE menjadi salah satu fondasi dalam melakukan tata kelola SPBE, karena arsitektur berhubungan dengan aplikasi proses bisnis, layanan, keamanan, dan lainnya. Arsitektur SPBE sendiri merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi.
Arsitektur SPBE bermanfaat sebagai panduan integrasi proses bisnis, data dan informasi, layanan, aplikasi, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE. Penyusunan arsitektur dilakukan dengan memperhatikan tiga komponen yakni referensi arsitektur, domain arsitektur, dan metadata arsitektur. (byu/HUMAS MENPANRB)
