SINGAPURA – Singapura merupakan negara yang menempati posisi ketiga terbaik dalam mengembangkan e-government setelah Korea Selatan dan Australia. Dikembangkan sejak tahun 1980-an, keunggulan e-government di Singapura antara lain dalam penerapan mobile e-government dan aplikasi program Alice for Cooperate (ACE) yang dinilai membantu efisiensi waktu dan biaya penyelenggaraan pemerintahan.
Berdasarkan UN E-Govt Survey 2014, peringkat E-Govt Indonesia menempati posisi 105, di bawah Filipina (95), Vietnam (99), dan Thailand (102). "Selain Korea Selatan, kita ingin jajaki dengan Singapura yang juga dikategorikan terbaik di dunia e-governmentnya," demikian dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi saat kunjungan ke Singapura Selasa (26/1).
Menurut Yuddy, penerapan e-government telah memudahkan rakyat Singapura untuk mengakses langsung birokrasi pemerintah Singapura, termasuk untuk memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah Singapura. E-government juga dimanfaatkan oleh Pemerintah Singapura untuk menyampaikan diseminasi informasi secara real-time kepada warga negara, pelaku usaha, maupun pejabat pemerintah,ujar Yuddy yang didampingi Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Rini Widiyanti
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Yuddy melakukan pertemuan dengan Infocomm Development Authority of Singapore (IDA) yang dipimpin oleh Ms. Yong Ying-I. IDA merupakan lembaga di bawah koordinasi Kementerian Informasi dan Komunikasi Singapura, yang berwenang dalam mengembangkan pemanfaatan ICT oleh masyarakat Singapura. “Kami akan segera menindaklanjuti pertemuan ini. Karena kerjasama ini sangat penting dalam proses reformasi birokrasi dalam pelayanan public di Indonesia,” kata Menteri Yuddy.
Sementara itu, Ms. Yong Ying-I menyambut baik kerjasama tersebut. Mereka siap memberikan technical assistant jika diperlukan oleh Pemerintah Indonesia.
Dalam kunjungan kerja itu, Menteri Yuddy juga diundang oleh Menteri Tenaga Kerja Singapura, Tan Chuan Jin. Kementerian ini sebenarnya tidak memiliki kaitan langsung dengan pengembangan kebijakan ataupun infrastruktur e-Government.
Namun, sebelumnya MoM telah bertemu dengan Menteri Yuddy untuk berdiskusi mengenai isu-isu terkait reformasi birokrasi, dan mengundang Menteri PANRB untuk menjalin kerjasama. MoM adalah Kementerian yang bertanggungjawab atas perumusan dan implementasi kebijakan ketenagakerjaan dan kebijakan lain yang terkait dengan pendayagunaan angkatan kerja di Singapura.
Menteri Yuddy juga menjajaki kerjasama dengan Singapore Cooperation Enterprise (SCE), badan pemerintah di bawah Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura yang berfungsi memfasilitasi kerja sama dengan negara asing yang memiliki ketertarikan terhadap expertise Singapura di bidang pembangunan dan sektor publik. SCE merupakan single window of access bagi negara-negara mitra yang ingin menjalin kerja sama dengan pemerintah Singapura di bidang pengembangan sektor publik.
Dalam pertemuan tersebut, pihak SCE menyambut baik dan akan mendukung rencana kerja sama E-Govt Indonesia – Singapura. Untuk itu, SCE akan memindaklanjuti melalui tahapan awal yaitu meerancang usulan program pengembangan e-Govt di Indonesia dengan melibatkan para ahli dan badan terkait di Singapura. Pada tahap awal dia akan mengirim tim ke Indonesia untuk presentasi konsep pengembangan E-Govt, dan mengundang pejabat terkait di Indonesia untuk melakukan study visit ke Singapura dalam rangka mempelajari penerapan e-Govt Singapura.
Yuddy juga melakukan kunjungan ke kampus Pegawai Negeri Sipil di Singapura (Civil Service College). CSC merupakan institusi yang memiliki kewenangan menjalankan pelatihan sektor publik atas isu-isu yang terkait dengan tata kelola pemerintahan, seperti halnya Lembaga Administrasi Negara (LAN), di Indonesia. Lembaga ini merupakan pusat pelatihan dan pedidikan bagi pegawai pemerintahan di Singapura dan berbentuk statutory board di bawah Public Service Division, Prime Minister's Office.
CSC menjalankan pelatihan di berbagai area yang terkait dengan strategic capacity in governance, leadership, dan public administration and management. Selain untuk PNS di Singapura, CSC juga menawarkan pelatihannya untuk negara lain. Saat masih menjadi Walikota Surakartam Joko Widodo sempat mendapatkan pelatihan Urban Planning di CSC pada tahun 2012.
"Kami ingin mengintegrasikan E Government di Indonesia yang selama ini telah ada namun terpisah - pisah dalam kesatuan yang terintegrasi" ujar Yuddy. Dia mengharapkan masukan dari negara yang dikategorikan memiliki best practice akan diadopsi. Karena pemerintah sendiri yang harus melakukan e-govt, tidak boleh dilakukan oleh pihak swasta, imbuh Yuddy. (cc/HUMAS MENPANRB)
