BUSAN, KOREA - Salah satu program nawa cita Presiden dan Wakil Presiden RI, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Program tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan revolusi mental birokrasi dan seluruh komponen bangsa.
Demikian pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi saat menjadi pembicara dengan topik Indonesian Civil Service Reform yang diikuti para Menteri Reformasi Birokrasi - Administrasi Pemerintahan se ASEAN dan Korea Selatan, di Busan, Korea Selatan, Jumat (12/12).
Acara ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden RI Joko Widodo untuk menghadiri pertemuan dengan pemimpin negara-negara Asean dan Pemerintah Republik Korea (Republik Of Korea). Dalam acara tersebut, Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mendapat kehormatan untuk menyampaikan presentasi. “Ada tiga pesan yang diberikan Presiden RI untuk pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu untuk melaksanakan revolusi mental, penghematan keuangan negara, dan moratorium rekrutmen PNS,” ujarnya.
Dijelaskan, revolusi mental dalam birokrasi dapat diartikan sebagai perubahan mindset dan culture-set, dari birokrasi yang dilayani menjadi melayani, dari duduk bersandar dan bermalas-malasan menjadi birokrasi yang pro aktif, dari priyayi menjadi pelayan. Sementara itu, penghematan keuangan negara dilakukan dengan mengurangi belanja yang tidak diperlukan dan menyerukan gerakan penghematan nasional. Sementara moratorium PNS diperlukan untuk mendapatkan struktur birokrasi yang proporsional dan efisien.
Menurut Yuddy, penataan birokrasi di Indonesia dihadapkan pada sejumlah permasalahan, antara lain kurang harmonisnya berbagai peraturan perundang-undangan dan masih adanya tumpang tindih fungsi atau kewenangan antar lembaga pemerintah. Selain itu, masih perlu membangun kelembagaan pemerintah yang proporsional, perlu meningkatkan kualitas SDM aparatur, masih diperlukan peningkatan akuntabilitas dan kinerja, dan kualitas pelayanan publik masih pelu ditingkatkan.
Dalam setiap pemerintahan di setiap negara, reformasi dan tumbuhnya inovasi tidak akan terselenggara tanpa adanya peran dari birokrasi. Birokrasi memainkan peranan yang penting dalam menumbuhkembangkan inovasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi. “Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan tersebut harus mampu diatasi dengan komitmen yang sungguh-sungguh untuk pembenahan birokrasi," tegasYuddy.
Dikatakan, ke depan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia akan diarahkan ke pemerintahan yang lebih melayani dan melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini dibutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompeten dan kompetitif, sehingga pemerintahan berjalan efektif dan efisien, transparan serta berbasis IT.
Hal itu akan dilaksanakan untuk mewujudkan tiga tujuan utama yaitu pemerintahan yang bebas korupsi, pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja tinggi, dan pelayanan publik yang prima. "Revolusi mental adalah cara untuk mengubah paradigma dan pola pikir bagi pelayanan publik yang lebih baik di Indonesia, sekarang dan di masa depan," tutup Menteri Yuddy. (ags/HUMAS MENPANRB)
