JAKARTA - Usai merayakan pergantian tahun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi ditemani Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB, Mirawati Sudjono serta Staf Khusus bidang Komunikasi dan Politik Kemenpan RB, M. Fariza Y. Irawadi langsung melakukan inspeksi mendadak di 8 Kantor Pelayanan Publik di kawasan Jakarta Selatan. Menurut Yuddy, meski pun hari ini merupakan Hari Kejepit Nasional (Harpitnas), namun pelayanan publik bagi masyarakat tidak boleh libur. "Walaupun ini Harpitnas, tetapi pelayanan publik harus tetap berjalan. Kita lihat tanggal 2 Januari, artinya kewajiban moril sebagai aparatur sipil negara untuk tetap melayani negara," kata Menteri Yuddy di Jakarta, Jumat (2/1). Sidak pertama Menteri Yuddy dilakukan di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dalam sidak tersebut, Menteri Yuddy sempat merasa heran lantaran sejak tiba pukul 8.15 WIB pelayanan di kantor tersebut belum dilakukan. Padahal, lanjutnya, pada umumnya pelayanan publik sudah dibuka sejak pukul 7.30 WIB. "Kantor ini pelayanannya baru dibuka pukul 09.00 WIB dan ini harusnya dipercepat. Karena ketentuan jam pelayanan kita itu 37,5 jam per minggu. Jadi ini harus lebih dipercepat, minimail jam 08.00 WIB harus sudah dibuka," kata Yuddy saat ditemui Kepala BKPM, Franky Sibarani. Usai meninjau pelayanan publik di BKPM, Menteri Yuddy langsung bergegas ke kantor Samsat Polda Jakarta Selatan. Dia pun mengapresiasi kinerja para aparatur sipil yang dengan sigap melayani masyarakat. Apalagi, tidak ada aparatur yang membolos di Harpitnas ini. "Yang pasti kantor Samsat sudah buka dari jam 07.30 WIB. Tinggal diperbaiki saja pelayanannya karena inikan penghasil uang untuk pajak kendaraan, tempatnya harus dibikin nyaman, jam istirahat pun harus bergantian supaya masyarakat tidak terlalu numpuk, itu keluhan masyarakat," kata Yuddy. Kemudian, Menteri Yuddy melanjutkan sidaknya ke Kantor Kelurahan Tebet, Jakarta Selatan. Namun, tidak banyak para aparatur sipil yang berada di kantor yang melayani pengurusan KTP, KK, dan surat-surat lainnya itu. Alasannya, ada sejumlah pegawai yang sudah mengikuti acara pelantikan. Padahal, pada saat itu ada warga yang ingin mengurus surat pindah, sehingga menteri sendiri yang melayani warga tersebut. Usai kantor Kelurahan, Menteri langsung menuju kantor Kecamatan Tebet yang tidak terlalu jauh dari Kelurahan. Namun, kondisinya tidak jauh berbeda. Hanya sejumlah aparatur saja yang berada di kantor. Alasannya pun sama yaitu sedang mengikuti acara pelantikan. Suasana hati Menteri langsung senang ketika meninjau Puskesmas Kecamatan Tebet. Di kantor pelayanan kesehatan itu, 80 persen dokter hadir dan melayani masyarakat. Fasilitas di Puskesmas sendiri sudah sangat bagus. "Bisa dikatakan 80 persen dokternya ada. Ini bagus untuk ukuran tingkat Kecamatan, tapi yang penting respon pelayanannya, baru setelah itu kualitasnya diperbaiki. Pelayanan publik itu pertama respon, kedua transparansinya, dan ketiga baru fasilitas," kata Yuddy.
Menteri Yuddy kemudian meninjau pelayanan di Polsek Jakarta Selatan. Dia juga mengapresiasi tindakan disiplin para aparaturnya. Karena menurutnya, aparat keamanan merupakan garda terdepan yang mampu menciptakan suasana aman dan tentram bagi rakyat. "Salah satu komitmen Presiden Jokowi, negara harus hadir di setiap saat rakyat membutuhkan. TNI dan Polri dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman dan tentram, dan dalam melayani rakyat. Yang penting respon untuk melayanan masyarakat ada dan melayani rakyat dengan baik. Pastikan bahwa aparat melayani rakyat dengan baik," kata Yuddy. Usai meninjau kawasan Tebet, Menteri Yuddy langsung melakukan sidak di kantor Imigrasi Jakarta Selatan. Diterima oleh Kepala Kantor Imigrasi Jaksel, Yudi Kurniadi, Yuddy pun mengaku sangat senang dengan kedisiplinan aparatur di kantor Imigrasi. Sementara itu, Kepala Kantor Imigras Jaksel, Yudi mengatakan setiap harinya melayani 480 pendaftaran yang terdiri dari 30 pendaftar untuk lansia, anak kecil, wanita hamil, dan berkebutuhan khusus, 150 pendaftar yang datang langsung ke kantor Imigrasi, 300 pendaftar melalui layanaan internet. "Dulu dalam satu hari kita bisa melayani pendaftar mencapai 750 orang, tetapi karena sangat padat maka dibukalah unit layanan paspor yaitu di Karang Tengah, Lebak Bulus untuk 120 pendaftar dan Pondok Pinang 150 pendaftar," kata Yudi. Sidak terakhir Menteri Yuddy dilakukan di kantor Walikota Jakarta Selatan. Situasi di kantor tersebut pun tidak begitu ramai. Saat tiba di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Menteri Yuddy mengaku masih banyak hal yang kurang, diantaranya kurangnya informasi dan persyarakat mengenai pengurusan surat-surat seperti SIUP dan ijin usaha lainnya. Selain itu, tidak terdapat monitor untuk mengetahui jenis pelayanan yang diberikan di kantor PTSP tersebut. "Masalah yang ada di sini yaitu mengenai kedisiplinan, ada tidak ada orang, libur atau tidak libur yang namanya pelayanan itu mesti harus ada. Kedua, harus ada transparsansi dan kejelasan, kantor pemerintah ini melayani apa, SIUP, PDP, apa saja? Sehingga orang yang datang tidak menduga-duga. Kemudian, harus ada kejelasan persyaratan dan berapa lama ijin tersebut selesai. Setelah itu, biayanya berapa? Jangan sampai ada salam tempel," kata Yuddy. Dia mengatakan, sidak ini dilakukan bukan untuk mencari masalah di setiap kantor pelayanan, tetapi sebagai warning atau shock therapy jika suatu waktu pemerintah atau Presiden tiba-tiba datang ke kantor tersebut. "Sidak ini untuk menggerakan, bisa juga menjadi semacam shock therapy, sewaktu-waktu pejabat dan Presiden bisa datang ke pasar-pasar, sekolah-sekolah, tanpa harus memastikan dulu. Kita harus pastikan bahwa para aparatur melayani warga. Sidak yang dilakukan di awal tahun 2015 ini untuk berikan warning pada ASN untuk melaksanakan perintah Presiden harus melayani rakyat," kata Menteri Yuddy. (HUMAS MENPANRB)
