Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto saat rapat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berkomitmen untuk membangun birokrasi yang kuat, kompeten, dan berintegritas. Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menyebut pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) memegang peranan penting dalam menjaga kualitas birokrasi dan menjadi fondasi untuk pemberantasan korupsi di instansi pemerintah.
“Zona integritas menjadi pilot project reformasi birokrasi di unit-unit pelayanan strategis, wajah baru birokrasi yang profesional, transparan, dan melayani,” ungkap Purwadi saat bertemu dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (21/10/2025). Purwadi menuturkan pembangunan Zona Integritas sejalan dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden untuk membangun birokrasi yang bersih, efektif, dan dapat dipercaya, terlebih di era digital saat ini yang menuntut kecepatan dan akuntabilitas tinggi. Predikat WBK/WBBM diberikan kepada unit kerja yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen kuat untuk melakukan perubahan nyata, sistematis, dan berkelanjutan.
Perbaikan mencakup budaya kerja, manajemen SDM, proses bisnis, pengawasan internal, transparansi, dan peningkatan kualitas layanan. Kementerian PANRB juga mendorong realisasi program One Local Government One ZI atau OLGOZI - satu pemerintah daerah memiliki minimal satu unit kerja berpredikat ZI.
Selain OLGOZI, Kementerian PANRB juga mendorong pelaksanaan WBK Mandiri di 19 Kementerian/Lembaga dan 5 Pemerintah Provinsi. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan peran dan kolaborasi Instansi Pemerintah dalam mempercepat implementasi Zona Integritas, serta memperluas dampaknya di seluruh penjuru negeri.
“Semakin banyak unit kerja berpredikat WBK/WBBM, semakin kuat budaya birokrasi yang bersih dari korupsi dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Komitmen ini harus menjadi semangat bersama, dari pimpinan hingga seluruh jajaran,” ujarnya.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyambut baik berbagai terobosan yang digaungkan untuk menjaga akuntabilitas dan integritas. Ia berharap kolaborasi KPK dan Kementerian PANRB dapat terjalin lebih erat untuk menjamin keberhasilan pemberantasan korupsi dan penegakan integritas di instansi pemerintah.
“Pemberantasan korupsi dan penegakan integritas memerlukan kolaborasi dan komitmen kuat agar bisa benar-benar menumbuhkan perubahan-perubahan konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat luas,” tandasnya. (HUMAS MENPANRB)
