Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Taufiq Effendi mengharapkan, Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) sudah diterapkan setidaknya di sepuluh provinsi pada tahun 2009 ini.
Hal itu dikatakan Menpan, di sela-sela acara penandatanganan kesepakatan bersama penerapan KPE di Provinsi Jawa Timur. Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Eddy Topo Ashari dengan Gubernur Jatim Soekarwo, serta 38 Bupati/Walikota se Jawa Timur, disaksikan oleh Menpan, Taufiq Effendi dan Sekjen Depdagri, Diah Anggraheni, di Surabaya, Selasa (30/6).
Dalam sambutannya, Menpan juga mengungkapkan bahwa pemerintah tidak mengeluarkan biaya untuk merealisasikan program ini. Hal ini bisa dilakukan melalui kerjasama dengan perbankan, khususnya bank daerah setempat. „Jadi semua pihak yang terkait dalam penerapan KPE ini semua diuntungkan,“ ujarnya.
Dijelaskan, dengan KPE, maka data kepegawaian menjadi lebih akurat, dan menutup peluang terjadinya nomor identitas ganda. KPE ini juga memiliki multifungsi, karena juga bisa untuk melakukan transaksi seperti pembayaran rekening, penarikan uang tunai, bahkan kartu kredit.
Menurut Sekjen Depdagri, Diah Anggraheni, KPE juga memudahkan PNS dan keluarganya untuk mengakses berbagai kebutuhan, seperti Askes, Taspen, Bapertarum dan sebagainya. (HUMAS MENPAN)