JAKARTA - Upaya reformasi birokrasi di Indonesia ternyata mendapat perhatian dari akademisi luar negeri. Secara umum mereka mengapresiasi gerakan untuk mewujudkan good governance itu. Tetapi, mereka juga membawa sejumlah catatan untuk percepatan reformasi birokrasi di Indonesia.
Sorotan para ilmuan itu muncul dalam ajang 2nd Asia-America-Africa-Australia Public Finance Management Conference (2nd A4-PFM Conference) di Universitas Terbuka (UT) kemarin. Guru besar Universiti Teknologi Mara (UiTM MARA) Malaysia Prof Nafsiah Muhamed menuturkan reformasi birokrasi menuju good governance bisa terwujud jika ada perubahan pada aparatur dan sistem yang berlaku.
Untuk urusan sistem, Nafsiah mencontohkan upaya serupa yang dilakukan negaranya. Di Malaysia, keberadaan badan audit pemerintahan sangat penting. Bahkan badan audit pemerintahan ini dijalankan secara berlapis. Yakni badan audit internal lembaga atau instansi tertentu dan badan audit eksternal. "Upaya auditnya juga dilakukan secara profesional," kata dia.
Di Indonesia sejatinya sistem penerapan badan audit secara berlapis sudah dilakukan. Badan audit internal instansi di Indonesia dilakukan oleh inspektorat jenderal kementerian.Sedangkan di daerah, fungsi audit internal dilakukan oleh inspektorat daerah. Kemudian untuk audit eksternal dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pemeriksaan (BPKP).
Sedangkan untuk urusan aparatur, Nafsiah mengatakan seluruh PNS harus paham arah kebijakan reformasi birokrasi. Menurutnya upaya reformasi birokrasi ini tidak bisa berjalan, jika yang memahaminya hanya para pimpinan.
Nafsiah mengatakan setelah sistem dan aparatur bisa dibenahi, tugas berikutnya adalah mencegah jangan sampai ada korupsi. Dia menuturkan bahwa penyakit yang menghambat pertumbuhan reformasi birokrasi adalah korupsi dan mismanajemen.
Sorotan tentangan reformasi birokrasi di Indonesia juga diutarakan oleh Prof Vivienne Tobassa Eggers dari Curtin and Open Universities Australia. Dia menyebut upaya reformasi birokrasi di Indonesia saat ini adalah upaya going from good to great.Vivienne menekankan reformasi birokrasi terwujud jika pelayanan publik mengalami perubahan signifikan. "Dan manfaat perubahan itu dirasakan oleh masyarakat," kata dia.
Vivienne mengatakan kualitas pelayanan publik bisa ditingkatkan melalui akuntabilitas verifikasi segala perizinan yang dibutuhkan masyarakat. Mulai dari berapa lama mengurus perizinan hingga berapa besar biayanya, jika berbiaya, harus diketahui publik secara jelas dan pasti. "Akuntabilitas ini untuk semua level birokrasi (pemerintah pusat dan daerah, red)," katanya.
Di dalam negeri, program reformasi birokrasi terus dipoles. Di antaranya yang terkait dengan pemberian kompensasi remunerasi. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN-RB) Eko Prasojo menyebutkan, anggaran untuk membayar remunerasi idealnya diambil dari efisiensi anggaran dari masing-masing instansi.
"Jadi tidak ada mata anggaran khusus untuk membayar remunerasi di APBN," katanya. Aturan baru tentang sistem penganggaran remunerasi ini terus dimatangkan oleh Kementerian PAN-RB. (wan)Sumber: http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=197065
