JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar meminta kepala daerah bekerja sama dengan Kementeri Dalam Negeri (Kemendagri) dalam pengelolaan keuangan. Pasalnya, banyak daerah yang dihadapkan dengan masalah rendahnya kualitas belanjanya sehingga perlu dirapikan.
"Rendahnya kualitas belanja daerah sering menjadi celah terjadinya tindakan korupsi bagi pejabat daerah. Untuk mendorong peningkatan akuntabilitas keuangan daerah, seluruh kepala daerah harus bekerja sama dengan Kemendagri," ujar Azwar dalam keterangan persnya, Selasa (12/3).
Lewat kerja sama dengan Kemendagri, setiap daerah benar-benar merasa diawasi, dan pusat tidak sekadar menjadi stempel. “Tanyakan ke Kemendagri, berapa kebutuhan akuntan untuk memeriksa anggaran daerah supaya menjadi lebih baik. Jangan sampai anggaran ke daerah bocor terus,” sergahnya.
Dia menambahkan, reformasi birokrasi ibarat perang untuk merebut daerah yang dikuasai musuh. Pasukannya tidak boleh hanya satu macam, tetapi mulai dari zeni, artileri, logistik, kesehatan dan sebagainya. Tidak boleh mengirim pasukan yang sakit.
“Kalau reformasi birokrasi berhasil, itu menjadi milik seluruh bangsa Indonesia. Tapi kalau gagal, kementerian kita (KemenPAN-RB) yang gagal,” tandasnya.
Lanjut Azwar, berbagai target yang menjadi indikator keberhasilan reformasi birokrasi harus dapat dikejar dalam dua tahun ini. Sebut saja jumlah instansi yang harus melaksanakan reformasi birokrasi, K/L/pemda yang meraih opini WTP dari BPK, instansi yang LAKIP-nya bagus, Indeks Persepsi Korupsi (IPK), dan lain-lain. (Esy/jpnn)
Sumber:http://www.jpnn.com/read/2013/03/13/162390/Tingkatkan-Kualitas-Belanja,-Daerah-Didorong-Gandeng-Kemendagri-
