JAKARTA - Birokrasi yang mendapatkan alokasi terbesar dari APBN harus dapat mempertanggungjawabkannya kepada rakyat. Pasalnya, birokrasi yang hanya sekitar dua persen dari jumlah penduduk justru menggunakan uang negara sekitar 60 persen.
Menurut MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Azwar Abubakar, aparatur birokrasi harus benar-benar bisa menjalankan tugas dan kewajibannya.“Kita juga berhak dan wajib menuntut kinerja birokrat, jika birokrat tersebut tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya," kata Azwar Abubakar dalam keterangan persnya, Sabtu (6/7).
Azwar menambahkan, saat ini masyarakat berperan besar dalam melakukan kontrol terhadap birokrasi. Menurut politisi PAN itu, kini banyak laporan publik tentang aparat birokrasi yang melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).Bahkan, publik punya peran penting dalam mengontrol layanan publik maupun seleksi CPNS dan honorer.
Dengan demikian, masyarakat ikut mendorong reformasi di lingkungan birokrasi."Saya gembira melihat perkembangan ini. Paling tidak semangat reformasi birokrasi mulai tumbuh di masyarakat. Masyarakat kini tidak lagi takut bersuara tapi berani memberikan laporan bila ada pejabat yang menyimpang," tandasnya. (esy/jpnn)
Sumber: http://www.jpnn.com/read/2013/07/06/180467/Dorong-Masyarakat-Pacu-Kinerja-Birokrat-
