JAKARTA - Pantas saja pemerintah pusat ekstra hati-hati mengangkat honorer kategori satu (K1) menjadi CPNS. Pasalnya, dari hasil kajian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), tenaga administrasi yang terbanyak sekitar 55 persen. Disusul guru sekitar 40 persen, dan sisanya adalah tenaga kesehatan maupun penyuluh. "Sebenarnya prosentase tenaga administrasi dan...

MATARAM-Ikatan Guru Indonesia perwakilan Lombok Timur dan Lombok Barat mendatangi Ombudsman, Senin (1/4). Mereka meminta advokasi, karena mereka menilai telah terjadi ketidakadilan. Ermawati, Ketua Ikatan Guru Indonesia yang mendampingi para para pelapor itu mengatakan, di Lombok Timur, tadinya dari 1.862 yang diajukan ke BKN, yang dinyatakan lolos 1.178 orang. Sementara...

Roadmap Birokrasi Reformasi Dituding tak Jalan JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo mengatakan, masalah kecurangan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) karena roadmap reformasi birokrasi yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan Reformasi Birokrasi) tidak dijalankan sepenuhnya. Selain itu dia menilai persoalan tersebut muncul...

JAKARTA - Wakil Ketua BPK Hasan Bisri menemukan kejanggalan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dari hasil audit kinerja oleh BPK sepanjang semester II 2012 lalu, selain tidak transparan, BPK juga menemukan ada instansi yang membatasi.       Hasan menjelaskan pembatasan penerimaan CPNS itu dilakukan dari wilayah kerja setempat dan kualifikasi...

PGRI: Ibarat Bangkai Tercium di Mana-mana JAKARTA - Kursi honorer K1 maupun K2 dari kalangan guru menjadi "komuditas" yang diperjualbelikan sejumlah oknum pejabat di daerah. Bahkan, indikasi ini sudah lama dilaporkan oleh Ketua Umum PB PGRI, Sulistyo ke Kementerian Pendidikan. Sayangnya, laporan penyimpangan tersebut hanya ditanggapi dingin. "Kami sudah lama melaporkan...