Pengalaman Korea Dapat Dijadikan Acuan Reformasi Birokrasi di Indonesia

Pin It

Dengan beberapa penyesuaian terhadap kondisi, situasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia, pengalaman Korea Selatan dalam hal government innovation dalam mengatasi krisis ekonomi, sangat berharga untuk dijadikan salah satu acuan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia.

            Demikian ditegaskan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, E.E. Mangindaan dalam sambutannya pada  pembukaan Interim Report of Presentation for Capacity Building for Government Inovation di Jakarta, Kamis (4/2).

            Lebih lanjut Menteri mengatakan, arah perubahan reformasi birokrasi yang akan dicapai melalui penataan sistem manajemen pemerintahan harus bermuara pada perubahan mindset dan culture-set, sehingga mendorong munculnya kreativitas dan inovasi perbaikan kinerja pemerintah, peningkatan pelayanan publik, dan pada gilirannya akan terwujud tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government).

            Ditambahkan, dari 11 prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan menempati urutan pertama. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya prioritas ini pada program pembangunan jangka menengah nasional.

            Diungkapkan juga bahwa sejumlah Kementerian/lembaga di pusat sudah mempersiapkan diri untuk melakukan pembenahan dan perbaikan kinerja. Sebagian besar telah membentuk Tim Reformasi di lingkungan instansi masing-masing. ”Namun saya melihat, ada kecenderungan terjadi disorientasi dalam implementasi reformasi birokrasi, karena banyak yang lebih menonjolkan perbaikan remunerasi/tunjangan kinerja,” ujar Menteri Mangindaan.

            Pandangan yang keliru itu, lanjutnya, perlu diluruskan, dan diberikan penjelasan yang benar. Sebab pelaksanaan reformasi birokrasi bertujuan untuk melakukan perubahan yang lebih baik, melalui proses penataan kelembagaan (organisasi), pembenahan business process, dan penataan manajemen SDM.

Proses itu diharapkan akan membawa perubahan system manajemen pemerintahan yang bermuara pada perubahan mindset dan budaya kerja birokrasi yang lebih efektif, efisien dan produktif. “Saya sangat mendukung jika pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan berimplikasi pada pemberian reward and punishment yang fair,” tandasnya menambahkan. (HUMAS MENPAN –RB)

Hak Cipta © 2019 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Republik Indonesia | Privacy Policy