Kamis, 17 Maret 2022 | Kota Magelang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom, Oom Swastyastu,
Namo Buddhaya, Salam kebajikan,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Hadirin yang saya hormati,
Pelayanan publik merupakan cermin dari birokrasi yang dijalankan oleh sebuah pemerintahan. Hal ini menjadi salah satu prioritas Bapak Presiden Joko Widodo untuk mencapai Indonesia maju melalui Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik. Dalam kondisi saat ini yang dinamis perubahannya, Bapak Presiden telah menegaskan bahwa Penyelenggara pelayanan publik sudah tidak boleh lagi bekerja dengan cara yang biasa-biasa saja, melainkan harus segera mengubah cara berpikir, merespons, dan bekerja.
Kita tidak boleh ketinggalan zaman, harus mampu bersaing dengan negara-negara lain, terutama dalam hal teknologi. Kemajuan teknologi telah mulai mengambil peran utama dalam berbagai aspek kehidupan dan pekerjaan, sehingga teknologi perlu kita hadapi dan dijadikan sebagai sebuah peluang dan tantangan. Sebagai peluang, untuk memunculkan berbagai pengembangan dalam sistem kerja yang dapat mendorong kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan dalam proses kerja, termasuk dalam hal pelayanan publik. Selain itu, peluang untuk melahirkan SDM yang profesional dan mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana, sehingga pemborosan (inefisiensi) akibat dari penggunaan teknologi yang kurang tepat sasaran dapat kita cegah.
Tantangan yang muncul akhir-akhir ini adalah cepatnya perkembangan teknologi. Mudahnya masyarakat memperoleh berbagai informasi dari genggaman tangan (smartphone), tidak hanya sekadar mempengaruhi gaya hidup masyarakat ataupun perkembangan ekonomi di luar sana, namun juga mempengaruhi bagaimana interaksi masyarakat dengan pemerintah. Untuk itu perubahan ini harus disikapi oleh pemerintah secara arif sehingga tidak mengarah kepada kondisi masyarakat yang bersifat destruktif dan merugikan.
Bapak Ibu sekalian, perlu kita sadari bahwa kontrol dan pengawasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi pemerintah semakin ketat, dekat dan cepat. Tindak-tanduk birokrasi dan perangkatnya selalu dalam mata pengawasan masyarakat. Untuk itu, kewajiban kita semua sebagai aparatur pemerintahan untuk terus mereformasi birokrasi, mengubah wajah lama birokasi yang kaku dan lamban menjadi birokrasi yang modern dan berkompeten menjawab harapan masyarakat.
Menyikapi tantangan perubahan yang semakin dinamis dan guna mengakselerasi proses reformasi birokrasi, Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021 telah menetapkan core values ASN BerAKHLAK. Core Values ini ditetapkan dengan tujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar (core values) bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional serta dapat membentuk ASN yang mampu menggerakkan birokrasi pemerintahan guna menjawab tantangan zaman dan harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.
Hadirin yang berbahagia,
Mal pelayanan publik lahir sebagai salah satu terobosan pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, tepat, dan murah. Mal pelayanan publik diselenggarakan dengan menyatukan seluruh jenis pelayanan yang ada di suatu daerah ke dalam satu tempat dan sistem. Mal pelayanan publik adalah wujud transformasi birokrasi pelayanan publik yang tradisional ke model birokrasi modern. Dengan Mal Pelayanan Publik, pelayanan ke depan mulai diubah dari awalnya menggunakan kertas/dokumen, nantinya menjadi paperless (tidak perlu kertas). Mengedepankan model birokrasi yang tidak hanya e-government namun meningkat menjadi smart government. Masyarakat sudah tidak cukup dengan hanya “Puas” dengan pelayanan yang diberikan, tetapi mereka menginginkan yang lebih, ingin “Bahagia” ketika memperoleh pelayanan dari pemerintah.
Oleh sebab itu, Mal Pelayanan Publik, mutlak wajib menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan proses bisnisnya. Terutama untuk layanan-layanan yang saling terkait satu dan lainnya seperti perizinan. Untuk itu, koordinasi antar dinas dan instansi harus terus ditingkatkan. Bangun sistem yang saling terintegrasi antar instansi pemerintah, permudah dan percepat kinerja kita, serta berikan kepastian kepada masyarakat.
Melalui kehadiran Mal Pelayanan Publik kita berupaya mengubah wajah lama birokrasi yang lama dan berbelit-belit menjadi wajah baru birokrasi yang lebih modern dan humanis, serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Selain itu, Mal Pelayanan Publik harus menunjukkan wajah inklusifnya kepada semua kelompok masyarakat, semua harus diakomodir dan dilayani dengan baik. Fasilitas pelayanan jangan hanya sekedar ada namun harus berkualitas.
Keberhasilan penyelenggaraan mal pelayanan publik tentunya harus didukung oleh infrastruktur yang mumpuni. Tidak hanya fisik dalam bentuk bangunan dan teknologi informasi pelayanan, namun juga SDM yang profesional melayani dan handal dalam penguasaan teknologi informasi. Untuk itu, penyelenggara mal pelayanan publik harus memiliki rencana strategis pengembangan Mal Pelayanan Publik. Penyelenggara harus memiliki visi untuk mengembangkan Mal Pelayanan Publik, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Segera susun rencana strategis tersebut, dan kawal bersama dengan seluruh pihak yang terlibat.
Hadirin yang berbahagia,
Bapak Presiden dalam pembahasan RKP 2023 beberapa waktu yang lalu telah menyetujui bahwa target pertumbuhan ekonomi tahun 2023 dari sektor investasi pada kisaran 6%. Untuk itu, tugas kita semua menjaga momentum dan mencapai target ini, salah satunya dengan cara meningkatkan pertumbuhan investasi di daerah, serta membuka lapangan kerja baru.
Kehadiran Mal Pelayanan Publik diharapkan dapat mendongkrak kemudahan berusaha di daerah melalui penyediaan layanan perizinan dan non perizinan yang terpadu sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Mal Pelayanan Publik harus mampu menarik dan memfasilitasi investor dari berbagai level untuk menanamkan modalnya.
Para hadirin yang saya hormati,
Saya mengucapkan selamat kepada jajaran Pemerintah Kota Magelang yang telah membentuk MPP Kota Magelang sebagai MPP ke-54 di Indonesia dan MPP yang ke-11 di Provinsi Jawa Tengah. Jika di zaman dahulu, Dinasti Syailendra telah berhasil membangun Candi Borobudur sebagai bentuk penghormatan mereka kepada para leluhur, maka jajaran Pemerintah Kota Magelang hari ini juga telah meletakkan tonggak sejarah dengan meresmikan MPP Kota Magelang sebagai bentuk penghormatan dan pelaksanaan amanat konstitusi negara Indonesia.
Khususnya kepada Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota Magelang, saya ucapkan terima kasih atas komitmennya dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menghadirkan tempat pelayanan terpadu bagi seluruh penduduk Kota Magelang. Peresmian hari ini adalah perjuangan Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota dalam membangun Kota Magelang. Saya ingin MPP Kota Magelang dikenang dan dikenal masyarakat bukan karena meriahnya peresmian atau megahnya gedung, namun karena kehadirannya menjawab segala kebutuhan masyarakat atas pelayanan publik.
Untuk itu, setelah peresmian ini saya meminta agar jajaran pimpinan terus mendorong seluruh pihak untuk ikut berpartisipasi aktif dalam perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan di MPP. Dengan hadirnya MPP Kota Magelang, menjadi titik balik bagi kita semua untuk menghilangkan ego sektoral dan meningkatkan kolaborasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima di Kota Magelang. Terima kasih.
Wassalamu‘alaikum Wr. Wb.
MENTERI PANRB
TJAHJO KUM