Festival Bandaraya Melayu 2020

fShare

Tweet

Selasa, 10 Maret 2020 | Pekanbaru - Riau

Assalamua‘alaikum Wr. Wb.,
Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua,

Yang saya hormati:

• Walikota dan Jajaran Pemerintahan Kota Pekanbaru serta para unsur Forkopimda;
• Para Akademisi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat;
• Para Pengurus Festival Bandaraya Melayu 2020, serta seluruh hadirin yang berbahagia.

Marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya kita dapat menghadiri Festival Bandaraya Melayu Tahun 2020.

Hadirin yang saya hormati,

Jalur peradaban bangsa sedang menuju Indonesia Emas 2045, tepat 100 tahun setelah Indonesia merdeka. Menuju negara berpendapatan tinggi di 2036 dan PDB kelima terbesar dunia di 2045 “is not by given” atau tidak datang begitu saja, tetapi melalui kerja keras yang dibalut soliditas dan persatuan bangsa (masyarakat, pemerintah dan sektor swasta). Kita punya peluang bonus demografi (usia kerja produktif), potensi revolusi industri 4.0 (kecanggihan teknologi), kekayaan alam lautan dan daratan (potensi pariwisata), serta keberagaman budaya yang balut oleh kearifan lokal. Lalu, pembangunan infrastruktur yang “Indonesia Sentris” dilanjutkan; pembangunan manusia Indonesia harus dioptimalkan.

“The Great Nation” dipandang dari kekuatan ekonomi, persaingan di era digital akan dimenangkan negara yang lebih cepat, berubah, bertransformasi, beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Masa depan penuh ketidakpastian --- seluruh dunia berlomba memenangkan persaingan teknologi. Dampak revolusi industri 4.0 adalah 3000 kali lebih dahsyat dari revolusi industri 1.0. “Dunia nyata seolah sisa dari dunia maya”, mal dan toko konvensional mulai sepi pembeli, transaksi keuangan digital kian digemari, dan belanja semuanya serba online. Sesungguhnya, teknologi adalah puncak imperium peradaban manusia.

Industri pariwisata yang diadaptasikan dalam aspek teknologi, sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Melihat contoh visi 2030 Arab Saudi, yaitu Arah pembangunan negaranya tidak bergantung lagi pada pasokan minyak bumi, namun merintis megaproyek Neom, kota masa depan di suatu kawasan khusus, seluas 26.500 km² dekat Laut Merah sebagai destinasi wisata yang memasok devisa negara terbesar.

Lalu bagaimana potensi Indonesia? Indonesia adalah negara multikultural, multietnik, punya ragam budaya, bahasa, dengan nilai strategis kearifan lokal. Pariwisata adalah kekuatan ekonomi lokal yang meningkatkan devisa negara. Industri pariwisata didorong menjadi bagian Global Value Chain (GCV), sehingga perlu modernisasi industri yang berbasis kawasan, keragaman wisata bahari yang inklusif dan menjadi destinasi unggulan dunia. Infrastruktur perlu dihubungkan dengan titik kawasan industri, kawasan wisata, sentra industri kecil, pusat manufaktur dan produksi tani/kebun. Reformasi birokrasi dibidang perizinan diperbaiki semakin simpel dan sederhana sehingga memudahkan pengurusan izin usaha yang berfokus pada wisata, investasi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Saya selalu menggelorakan pentingnya pengarus-utamaan program Reformasi Birokrasi untuk mengubah tata kelola pemerintahan negara yang lebih adaptif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat, serta dinamika perubahan zaman yang kini mengarah pada era digitalisasi. Jika kita tengok kebelakang, pandangan masyarakat terhadap pelayanan publik selalu erat dengan  suatu proses yang menyulitkan, tidak efektif, tidak efisien, lamabat, dan sebagainya. Oleh karenanya, penyelenggaraan negara perlu dikonkretisasi seluruh instansi pemerintahan, untuk melayani publik dengan lebih cepat/lebih mudah/lebih efektif/lebih efisien, namun perubahan yang signifikan itu juga hendaknya menjadi landasan penting bagi transisi peradaban kehidupan yang lebih memakmurkan rakyat.

Hadirin yang berbahagia,

Reformasi Birokasi dibutuhkan untuk memperkuat kinerja pemerintah, dan agenda penting dalam reformasi birokrasi adalah perbaikan kualitas pelayanan publik, sehingga masyarakat menjadi puas dan pemerintah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Pelaksanan Reformasi Birokrasi yang sudah kita lakukan yaitu perbaikan pelayanan publik atau inovasi pelayanan publik. Lebih dalam lagi, upaya yang sudah kita lakukan adalah perbaikan rekrutmen PNS dan perbaikan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Saat ini kita memasuki fase operasi yang lebih berat, yakni restrukturisasi Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional.

Untuk dapat mentransformasi birokrasi menjadi baik, ada empat pekerjaan utama yang harus dilakukan, yakni transformasi budaya, transformasi struktural, transformasi digital, dan reformasi regulasi. Transformasi digital sebagai pengikat ketiganya.

Data yang saya miliki, saat ini (dari tahun 1946 sampai saat ini) terdapat 38.827 peraturan perundang-undangan.

Intinya adalah bahwa saya hanya ingin memperlihatkan bahwa kita sudah terlalu banyak memproduksi peraturan-peraturan yang tumpang tindih sehingga memang perlu kita sederhanakan agar birokrasi kita bisa “berlari” lebih cepat lagi.

Penyederhanaan ini dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi masing-masing, menghapus yang sudah tidak berlaku, mengidentifikasi yang saling berbenturan baik peraturan teknis maupun yang lebih tinggi, termasuk peraturan yang bersifat lintas sektoral. Hal ini diperlukan dalam rangka menyusun omnibus law, yang akan mengatur seluruh tumpang tindih dan ketidaksinkronan berbagai peraturan perundang-undangan;

2. Pengajuan rancangan UU tidak boleh secara tegas/eksplisit menyebutkan pembentukan kelembagaan tertentu dengan nomenklatur yang disebutkan secara jelas. Pembentukan kelembagaan/organisasi menjadi kewenangan Presiden, karena itu jika memang diperlukan untuk memperkuat kelembagaan, maka cukup menyebutkan instansi yang memiliki kewenangan di bidang tersebut.

3. Menyederhanakan berbagai peraturan yang terkait dengan pelayanan perizinan.

Selama 4 tahun terakhir, reformasi birokrasi semakin meningkat, terlihat dari grafik indeks pelayanan publik dan indeks persepsi anti korupsi yang trennya meningkat, artinya kinerja penerapan budaya anti korupsi serta kualitas pelayanan publik semakin baik. Secara global, capaian ini mendorong naiknya indeks daya saing nasional, indeks kemudahan berusaha, serta indeks efektivitas pemerintahan.

Arahan Bapak Presiden terkait dengan reformasi birokrasi yaitu mempercepat reformasi birokrasi dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, efektif dan efisien kepada publik, serta mempercepat proses perizinan.

Presiden juga memberikan arahan untuk penggunaan AI (Artificial Intelligent) atau kecerdasan buatan. Apalagi di era revolusi industri 4.0 ini, teknologi semakin berkembang. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya dapat memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dari pembenahan birokrasi yang selama ini dianggap rumit dan berbelit. Dalam konteks pelayanan publik juga harus mengikuti perkembangan zaman, sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Berkaitan dengan inovasi pelayanan publik, tadi pagi pada acara Penandatanganan Komitmen Penyelenggaraan MPP, Dirjen Dukcapil Kemendagri mempraktikan inovasi terkini di Kemendagri khususnya layanan adminduk yang sudah menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Gambarannya, masyarakat dapat menerima layanan pemerintah hanya menggunakan teknologi informasi dalam genggaman atau handphone. Sehingga, masyarakat dapat menggunakan handphone untuk mengurus KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan layanan administrasi kependudukan lainnya. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden untuk melakukan digitalisasi layanan dan percepatan pelayanan publik.

Disamping itu, Wakil Wali Kota Bogor juga menyampaikan digitalisasi pelayanan publik di Kota Bogor. Setidaknya ada 144 perizinan yang tergabung dalam MPP Kota Bogor, hampir semua layanan tersebut sudah digital sehingga masayakat sudah bisa booking pelayanan dari rumah dan sudah mengetahui persyaratan untuk setiap pelayanan yang diinginkan.

Kementerian PANRB sangat yakin Pemerintah Daerah sudah menggerakkan dan mengorganisasi jajarannya untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Kementerian PANRB selalu siap mendampingi dan memonitor. Untuk menambah pengetahuan, agar melakukan studi tiru guna mempercepat layanan kepada masyarakat, sekecil apapun itu.  Kuncinya adalah kecepatan, jangan sampai kita menjadi negara yang tidak mampu merespon perubahan dunia yang kian cepat dan dinamis.

Bapak, Ibu, dan Hadirin yang berbahagia,

Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru merupakan daerah potensi di Indonesia. Perkembangan ekonomi Provinsi Riau terus menunjukkan peningkatan dan hal itu terlihat pada 2019 dimana Provinsi Riau berkontribusi sebesar 4,76 persen terhadap perekonomian nasional. Provinsi Riau merupakan provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar ke-6 di Indonesia atau PDRB terbesar kedua di luar Pulau Jawa. Kota Pekanbaru juga memiliki potensi yang selama ini belum tergarap secara maksimal, utamanya sektor pariwisata dari sisi keunggulan cagar budaya (Heritage) dan budaya asli daerah. Selain itu warga Pekanbaru punya modal kuat, yaitu ketangguhan mengatasi tantangan melintasi zaman, setia kawan membantu dan mendorong kemajuan, juga pandai beradaptasi dimanapun berada.

Kunci menjadi pemenang atas semua tantangan dunia, yaitu ilmu pengetahuan yang sejalan dengan perkembangan zaman tapi tetap membumi sesuai kearifan lokal. “Negara yang merangkak maju, karena mengenali potensi dirinya lalu dikembangkan menjadi entitas global”. Keunggulan kreasi dan inovasi dalam aktifitas ekonomi dan jiwa kewirausahaan yang bertumpu pada ilmu pengetahuan melahirkan kekuatan untuk memenangkan kompetisi dan pengembangan ekonomi secara lokal dan global.

Besar harapan saya, Festival ini bukan menjadi ajang seremonial belaka, namun sungguh mempertemukan cara menggandengkan potensi dan kearifan lokal untuk kemajuan daerah dan rakyat, dimana pun kita berada. Demikian, terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

MENTERI PANRB  

TJAHJO KUMOLO