| Diktum | Kesimpulan |
| I & II: Pelaporan HKPN | • Hampir seluruh instansi melaporkan diktum I dan II ini. |
| • Mayoritas telah menetapkan SK wajib lapor LHKPN. | |
| • Realisasi LHKPN 79% dilaporkan, tetapi belum membedakan Kewajiban Form A dan Form B. | |
| • NHK belum banyak dilaporkan. | |
| III: Penetapan kinerja | • Mayoritas (> 90%) telah melaporkan jumlah pejabat yang telah melakukan penetapan kinerja. |
| • Hasil evaluasi penetapan kinerja yg menggambarkan pencapaian hasil atau manfaat belum banyak dilaporkan. | |
| IV : Pelayanan publik | • Mayoritas (> 50%) telah melaporkan indikator kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan, seperti Standar Pelayanan Minimum |
| • beberapa laporan menjelaskan indikator tersebut secara rinci. | |
| • 18% Indikator kepuasan masyarakat dilaporkan meningkat; selebihnya belum melaporkan. | |
| V: Program/ wilayah bebas korupsi | • Hanya beberapa instansi dan baru memulai program ini. |
| • Mayoritas belum melaporkan uraian indikator, target dan capaian | |
| VI: Pengadaan barang dan jasa | • Pelaporan cenderung tidak jelas dalam memberikan uraian pelaksanaan atas kegiatan program diktum ini. |
| • Indikator “menurunnya % kegiatan PBJ tidak sesuai Keppres 80 / 2003”, serta “menurunnya kebocoran dan pemborosan” belum banyak dilaporkan. | |
| VII : Penerapan kesederhanaan | • Indikator kinerja tentang hasil evaluasi diktum ini belum banyak dilaporkan, sehingga evaluasi untuk mengetahui efektivitas diktum ini sulit dilakukan |
| VIII : Dukungan kepada APH dalam penindakan korupsi | • Mayoritas sudah melakukan kegiatan program diktum ini dan melaporkan hasil kegiatannya dengan baik sekalipun terkadang belum ada kasus yang ditemukan seiring dengan berjalannya kegiatan program |
| IX : Kajian sistem timbulkan korupsi | • Pelaporan diktum ini masih sangat jarang dilaporkan. |
| • Instansi yang melaporkan juga belum jelas indikator yang digunakan | |
| X : Peningkatan pengawasan | • Umumnya laporan hanya menyebutkan mengenai jumlah program pengawasan dalam rangka meniadakan perilaku koruptif |
| • hasil evaluasi atas pelaksanaan program dan indikator penurunan perilaku koruptif tidak ada dalam laporan |