Pin It

20230816 Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan 1

20230816 Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan 1

20230816 Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan 1

20230816 Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan 1

20230816 Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan 1

20230816 Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan 1

20230816 Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan 1

20230816 Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan 1

Foto: HUMAS DPR

 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menghadiri Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 Beserta Nota Keuangannya, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/08).

Pada pidatonya, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan RAPBN 2024. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan sebesar 5,2 persen. Dalam mencapai target pertumbuhan tersebut, Presiden menekankan bahwa pemerintah akan terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi makro. Dalam kesempatan itu, Presiden juga menekankan peran penting dan strategis APBN dalam mendukung, memfasilitasi, serta menentukan arah kebijakan ekonomi, sosial, dan daya saing pertahanan dan keamanan nasional.

Presiden juga menitikberatkan pada transformasi ekonomi. Untuk menjaga agar pelaksanaan transformasi berjalan efektif, maka reformasi birokrasi harus terus diperkuat. Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dijalankan secara konsisten dan berhasil guna. Perbaikan kesejahteraan, tunjangan dan remunerasi ASN dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas.

Hadir dalam acara tersebut, Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pimpinan dan Anggota Lembaga-Lembaga negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Lembaga Pemerintahan.


Cetak   E-mail