Pin It

20231012 Rakor dan Konsultasi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur 2023 10

20231012 Rakor dan Konsultasi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur 2023 10

20231012 Rakor dan Konsultasi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur 2023 10

20231012 Rakor dan Konsultasi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur 2023 10

20231012 Rakor dan Konsultasi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur 2023 10

20231012 Rakor dan Konsultasi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur 2023 10

20231012 Rakor dan Konsultasi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur 2023 10

20231012 Rakor dan Konsultasi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur 2023 10

20231012 Rakor dan Konsultasi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur 2023 10

20231012 Rakor dan Konsultasi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur 2023 10 

Foto: don/HUMAS MENPANRB

 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengadakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur Tahun 2023 di Yogyakarta, Kamis (12/10). Rapat ini dibuka oleh Plh. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja.

Aba mengatakan kegiatan ini diselenggarakan untuk menyamakan persepsi serta implementasi di bidang perancangan jabatan, perencanaan, dan pengadaan SDM aparatur tahun 2023. Pada kesempatan ini, terdapat empat narasumber yang hadir antara lain Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian BKN Wahyu; Direktur Pengadaan dan Kepangkatan BKN Sri Widayanti; Asisten Deputi Percepatan Transformasi Digital Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Katmoko Ari Sambodo, dan Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Damayani Tyastianti.

Rakor ini dihadiri oleh Kepala Kanreg I BKN Yogyakarta serta Kepala Biro SDM/Kepala Badan Kepegawaian pada kementerian, lembaga, dan enam pemerintah provinsi.


Cetak   E-mail