Foto : byu/HUMAS MENPANRB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melaui unit kerja Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana menyelenggarakan Rapat Koordinasi Piloting Implementasi Peraturan Menteri PANRB No.7/2022 tentang Sistem Kerja Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, di Jakarta, Senin (30/01). Kegiatan dibuka oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati.
Rakor ditujukan bagi 5 pemerintah daerah yang ditunjuk menjadi pilot project, yakni Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam sambutannya Deputi Nanik menjelaskan daerah yang menjadi pilot project diharapkan dapat menjadi teladan kepada pemerintah daerah kabupaten maupun kota di lingkungan provinsinya maupun juga kepada pemerintah provinsi lainnya.
Peraturan Menteri PANRB Nomor 7/2022 tentang Sistem Kerja Pemerintah Daerah merupakan upaya dari penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi yang dilakukan oleh seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, dilakukan melalui tiga tahapan yaitu penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja.
Dalam rakor juga dilakukan penandatanganan kesepahaman piloting oleh kelima pemerintah daerah. Turut hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono ; Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni ; para pejabat pimpinan tinggi pratama di unit kerja Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana ; serta para Kepala Biro Organisasi dari pemerintah daerah pilot project.
