Foto: del/HUMAS MENPANRB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bikrokrasi (PANRB) melalui unit kerja Deputi SDM Aparatur menyelenggarakan harmonisasi rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Jabatan Fungsional (JF) ASN, di Jakarta, Kamis (8/12). Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni.
Rancangan PermenPANRB JF ASN merupakan penyempurnaan PermenPANRB No. 13/2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS). Alex mengatakan, revisi ini dilakukan sebagai bentuk transformasi SDM, salah satunya menciptakan manajemen jabatan fungsional yang lincah dan profesional. Ditekankan bahwa perubahan ini tidak akan merugikan pihak manapun, tetapi menjadi momentum simplifikasi regulasi demi birokrasi profesional dan berkelas dunia.
Pada kesempatan tersebut, usulan dan masukan lintas instansi termasuk pemerintah daerah ditampung dan dibahas secara komprehensif demi percepatan perumusan kebijakan JF ASN. Instansi yang hadir dalam harmonisasi tersebut yaitu para Instansi Pembina Jabatan Fungsional, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Turut hadir pada rapat tersebut, Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Politik & Hukum M. Imanuddin; Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Administrasi Negara Herman; Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Budaya Kerja Abdul Hakim; Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windiyanto; Deputi Bidang Pembinaan Manajemen BKN Harmoyo Dwi Putranto; Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN RI Muhammad Taufiq; Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja, Koordinator Standardisasi dan Bimbingan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Andriana Krisnawati; serta pejabat terkait lainnya di lingkup BKD dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional.
