Foto: byu/HUMAS MENPANRB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo membuka acara Rapat Koordinasi Teknis Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Kabupaten Badung, Bali, Kamis (04/11). Dalam kegiatan yang bertemakan Sinergi dan Kolaborasi Menuju Gerakan Aksi Lindungi Pekerja Migran Indonesia, Menteri Tjahjo menyampaikan perlu adanya penguatan kualitas perlindungan PMI.
Penguatan tersebut dapat dilakukan dengan strategi penguatan kelembagaan, integrasi proses bisnis antar-kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengatur mekanisme hubungan kerja, serta penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mendukung layanan penempatan pelindungan bagi PMI. Tjahjo juga menyampaikan strategi yang paling penting adalah optimalisasi layanan terpadu satu atap (LTSA) yang dibentuk oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari integrasi sistem layanan yang terkoordinasi dan terpadu.
Selain itu, Menteri Tjahjo juga menyaksikan penandatanganan pencanangan Zona Integritas di linkungan BP2MI dan turut memberikan penghargaan kepada UPT BP2MI Mataram, Lampung, dan Serang yang berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2020 lalu.
Hadir sebagai narasumber Kepala BP2MI Benny Rhamdani, Ketua Dewan Pengawas Satuan Tugas Suhardi Alius, Anggota Komisi IX DPR RI Dapil Bali I Ketut Kariyasa Adnyana, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Bali, Ida Bagus Ngurah Arda.
Turut hadir mendampingi Menteri PANRB, Staf Khusus Menteri bidang Penanganan Antikorupsi Rakhmad Setyadi, Staf Khusus Menteri bidang Penanganan Radikalisme Yoyon Tony Surya Putra, Staf Khusus Menteri bidang Pelayanan Publik dan Umum Saifudin Latief.
