Pin It

20230821 Rapat Percepatan Transformasi Digital 10

20230821 Rapat Percepatan Transformasi Digital 10

20230821 Rapat Percepatan Transformasi Digital 10

20230821 Rapat Percepatan Transformasi Digital 10

20230821 Rapat Percepatan Transformasi Digital 10

20230821 Rapat Percepatan Transformasi Digital 10

20230821 Rapat Percepatan Transformasi Digital 10

20230821 Rapat Percepatan Transformasi Digital 10

20230821 Rapat Percepatan Transformasi Digital 10

20230821 Rapat Percepatan Transformasi Digital 10

Foto : PERURI

 

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nanik Murwati mengikuti rapat percepatan transformasi digital yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, Senin (21/08). Rapat membahas tindak Lanjut penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Transformasi Digital untuk Mencapai Keterpaduan Layanan Digital.

Deputi Nanik menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung proses penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) salah satunya dengan penyederhanaan proses bisnis. Penyederhanaan proses bisnis sebagai basis pembentukan layanan digital terpadu. Kementerian PANRB bersama dengan Bappenas telah melakukan pendampingan terkait penyederhanaan proses bisnis dan perizinan sehingga terukur, transparan, dan predictable. Target-target penyederhanaan proses bisnis selaras dengan inisiatif strategis Arsitektur SPBE Nasional yakni Perpres No. 132/2022.

Hadir pada kesempatan tersebut Staf Ahli Transformasi Digital, Kreativitas dan Sumber Daya Manusia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Edwin;  Staf Ahli Bidang Transformasi Birokrasi Kemenko PMK Aris Darmansyah; Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya; Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Syaiful Garyadi; Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Cahyono Tri Birowo; perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Keuangan dan lainnya.


Cetak   E-mail