Suasana Pelatihan Monitoring Pelayanan Publik yang dikemas dalam tajuk Public Service Monitoring Indonesia Study to Australia di Institute for Public Policy and Governance (IPPG) - University of Technology Sydney (UTS).
SYDNEY - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus berupaya meningkatkan pelayanan publik. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur yang menangani masalah pelayanan publik secara nasional. Kali ini, dipertajam pada fokus evaluasi dan monitoring pelayanan publik.
Peningkatan kualitas SDM aparatur dilakukan dengan mengirimkan 15 orang pegawai untuk mengikuti Pelatihan Monitoring Pelayanan Publik yang dikemas dalam tajuk Public Service Monitoring Indonesia Study to Australia di Institute for Public Policy and Governance (IPPG) - University of Technology Sydney (UTS), yang dilaksanakan tanggal 8 – 21 Oktober 2017. Pelatihan ini diselenggarakan atas kerja sama Kementerian PANRB dengan SPIRIT Bappenas.
Tiap tahun, Kementerian PANRB telah melakukan evaluasi pelayanan publik pada berbagai sektor di Pemerintah Daerah. Dengan evaluasi yang optimal, maka akan mendapatkan umpan balik yang tepat bagi perbaikan kebijakan pelayanan publik.
Setelah sepuluh hari pelatihan, para peserta mengaku mendapatkan pencerahan yang bermanfaat untuk perbaikan evaluasi dan monitoring pelayanan publik. Koordinator Peserta Pelatihan yang juga menjabat sebagai Asdep Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah III Kementerian PANRB Damayani Tyastianti mengatakan bahwa peserta mendapatkan banyak ilmu teori evaluasi maupun praktek evaluasi yang diterapkan di Australia. Teori terkait monitoring dan evaluasi, mulai dari pengukuran, pengolahan data, dan bagaimana pelaporannya. Menariknya lagi, cara evaluasi yang dilakukan di Australia dan Indonesia terdapat perbedaan.
“Di Indonesia, kami memakai instrumen evaluasi yang sifatnya general dan dianggap bisa dipakai untuk semua sektor. Tapi kalau di sini, instrumen dibuat satu-persatu. Selain itu, outcome juga dilihat tidak hanya customer service satisfaction,” ujarnya.
Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah III-2 Kementerian PANRB Muhammad Yusuf Kurniawan yang juga mengikuti pelatihan menceritakan bahwa banyak ilmu yang bisa dibawa pulang ke Indonesia. “Kalau secara praktis kami memiliki sudut pandang baru mengenai monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, seperti misalnya bagaimana keterlibatan masyarakat, bagaimana teknik survei dilakukan dan lain sebagainya,” jelasnya.
Banyak hal yang bisa diterapkan di Indonesia. Menurut Yusuf, perlu menerapkan ATM yakni Amati, Tiru, dan Modifikasi. Banyak praktek penyelenggaraan pelayanan publik yang baik di Australia dan bisa diterapkan di Indonesia. “Namun perlu kiranya dilakukan modifikasi dalam pelaksanaannya, yang disesuaikan dengan sistem pemerintahan,” imbuhnya.
Contohnya dalam menjaring aspirasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Saat pelatihan, peserta berkesempatan mengunjungi Burwood Council. Di sana, dengan mudah menjaring aspirasi warganya hanya melalui telepon. “Hal tersebut kemungkinan agak sulit untuk diterapkan di Indonesia dan karakter masyarakat Indonesia karena masyarakat Indonesia yang guyub dan senang bertatap muka lebih menyukai untuk bertemu jika akan menyampaikan aspirasinya ketimbang lewat telepon,” ujar Yusuf.
Kementerian PANRB juga baru saja mengembangkan kebijakan Forum Konsultasi Publik. Di sini, bisa memodifikasi teknik Engagement Community yang dipraktekkan di Pemerintahan Australia, yaitu lebih mengutamakan masukan masyarakat dalam perumusan kebijakan di bidang pelayanan publik dengan berbagai cara dan teknik untuk kemudian dituangkan dalam rencana strategis penyelenggaraan pelayanan publik tersebut.
Hal menarik lainnya adalah dokumen rencana strategis yang dibuat simple. Hanya 28 lembar serta memuat 5 tema dan 25 sasaran strategis, namun isinya mudah dipahami. Rencana strategis ini untuk 20 tahun ke depan.
Perencana Pertama Kementerian PANRB Ceria Oktora mengatakan bahwa ada hal menarik terkait pelayanan publik di rumah sakit Australia. Pemerintah memiliki sebuah website yakni myhospitals.gov.au yang menyajikan transparansi informasi untuk publik. Perbandingan kecepatan layanan yang diberikan oleh seluruh Rumah Sakit di Sydney terpampang jelas dan data yang disajikan sangat up to date.
Selain itu, peserta juga mendapatkan ilmu mengenai capacity building dalam pelatihan. Mulai dari etika pegawai sampai manajemen organisasi. Bagaimana pentingnya melakukan survei pegawai untuk meningkatkan kompetensi pegawai juga dikupas tuntas.
Dalam pelatihan terkait monitoring dan evaluasi tersebut, poin paling penting dalam melakukan evaluasi adalah tidak hanya menghasilkan data namun juga manfaat yang akan diperoleh. “Ini PR besar yang tidak mudah dilakukan,” ujar Damayani.
Untuk kedepannya, rencana akan dibuat beberapa project percontohan dengan menggunakan instrumen evaluasi yang baru. “Namun kami akan diskusikan lagi setelah tiba di tanah air untuk kelanjutannya,” jelasnya.
Selama pelatihan peserta mendapatkan beberapa materi mengenai pelayanan publik dan sistem pemerintahan Australia, antara lain The System of Government in Australia, Institutional Framework for Public Sector Capacity Building, The Role of Public Service Providers, The Difference Between Competency and Capability Frameworks for Public Sector Capacity Building, Application of Capability Frameworks for Sub National Government (Local and State), Approaches to Public Sector Performance Management and Reporting, Designing a Performance Monitoring Program for the Public Sector, National Performance Reporting Case Studies, Customer and Service User Satisfaction and Measurement, dan Public Service Monitoring Case Studies in Practies.
Beberapa pengajar professional yang memberikan kuliah adalah Roberta Ryan, Sophie Bruce, Bligh G, dan Glen Fahey. Sementara peserta pelatihan terdiri dari pegawai di lingkungan Kementerian PANRB, yakni Damayani Tyastianti, Noviana Andrina, Herman Suryatman, Aris Samson, Muhammad Yusuf Kurniawan, Weki Handono, Yenni Afriani Maria Sitohang, Fanoeel Thamrin, Rizky Amelia Ayuningtyas, Pandji Saputra, Jauhar Faisal Rahman, Reisha Ryanurti, Ceria Oktora, dan Meyga Primadianti. (rr/HUMAS MENPANRB)
