Bogor - Setelah melalui tahun 2016 dengan beberapa apresiasi yang diberikan atas kemampuan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah menurunnya perekonomian global, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, pada tahun 2017 ini pemerintah akan lebih fokus pada upaya pemerataan.
“Meskipun kita tahu angka gini ratio kita sedikit membaik, tapi dalam angka masih tinggi. Oleh sebab itu, kita harus kerja keras mati-matian dalam rangka menurunkan angka kesenjangan kita. Baik kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antara kaya dan miskin yang ini menjadi sebuah konsen besar pemerintah kita ke depan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/1) pagi.
Dalam rangka mengurangi kesenjangan itu, menurut Presiden, tahun ini dan tahun depan, kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah menjadi sangat penting sekali, karena kita ingin rakyat mendapatkan akses pada tanah.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi meminta yang berkaitan dengan konsesi untuk rakyat, yang berkaitan dengan tanah-tanah adat, kemudian sertifikat untuk rakyat, juga harus menjadi fokus perhatian bersama dan dilakukan secara besar-besaran dalam dua tahun ini.
“Saya kira kepada Menteri (Agraria dan Tata Ruang)/Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) sudah saya sampaikan, kepada Menteri KLH sudah saya sampaikan agar redistribusi aset, reformasi ini betul-betul sudah dimulai pada akhir tahun 2016 yang lalu dan 2017 ini betul-betul bisa dikerjakan lebih masif lagi,” tutur Presiden.
Masih dalam rangka pemerataan, Presiden meminta agar ditingkatkan lagi program-program dalam memperkuat akses rakyat untuk mendapatkan modal. Untuk tahun ini, dan untuk tahun depan, menurut Presiden, Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus menjangkau semakin banyak rakyat, semakin besar jumlahnya, dan semakin mudah cara memperolehnya. “Asuransi untuk ini juga perlu diberikan, ditingkatkan, sehingga kita bisa mendorong keuangan inklusif, sehingga rakyat semakin bankable,” ujarnya.
Presiden yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla itu juga menekankan agar segera direalisasikan apa yang sudah ia perintahkan, yaitu dengan memperluas akses rakyat untuk mendapatkan keterampilan melalui program pendidikan kejuruan, pendidikan vokasi, dan juga vocational training/pelatihan vokasi, yang sudah dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja bekerjasama dengan Kadin.
“Saya kira ini nantinya apabila kementerian yang dilibatkan semakin banyak, diikuti oleh Menko, saya kira akses rakyat untuk mendapatkan keterampilan ini benar-benar dalam jumlah yang bukan ribuan, tetapi dalam jumlah yang jutaan,” terang Presiden.
Adapun yang berkaitan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Presiden ingin agar diperluas lagi pemberiannya. “Saya tadi malam sudah telepon Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, agar Kartu Indonesia Pintar bisa diberikan kepada semua anak yatim yang ada di negara kita, dan segera ini bisa kita mulai,” ungkap Presiden.
Sidang Kabinet Paripurna itu antara lain dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birorasi Asman Abnur, Menteri Pertahanan Ryarmirzad Ryacudu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan pejabat lainnya.(arl/ Humas MenPANRB/ Setkab)
