JAKARTA – Hingga saat ini sudah 56 kementerian/lembaga yang melakukan pencangan zona integritas, terdiri dari 27 kementerian dan 29 lembaga. Dari jumlah itu, hanya terdapat 21 unit kerja, pada 4 kementerian/lembaga yang berhasil memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Karena itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PANRB) Yuddy Chrisnandi menghimbau langsung kepada Kementerian dan Lembaga (K/L) bagi yang belum mencanangkan Zona Integritas agar segera mencanangkan. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) maupun WBBM merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi di beberapa unit kerja sebagai suatu percontohan.
"Dengan menerapkan model percontohan tersebut, maka diharapkan penerapan berbagai aspek reformasi birokrasi akan lebih terfokus, sehingga wilayah-wilayah yang ditetapkan tersebut akan membentuk suatu Island of Integrity sebagai percontohan unit kerja lainnya agar lebih cepat menerapkan reformasi birokrasi," ujar Yuddy saat membuka acara Forum Tekhnis Pendayagunaan Aparatur Negara (FORTEKPAN) tahun 2015 di Jakarta, Rabu 16/9.
Dikatakan Yuddy, forum ini diselenggarakan untuk meningkatkan kembali pentingnya pembangunan zona integritas di seluruh instansi pemerintah. Forum ini akan memberikan pemahaman tentang kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi dengan skema pembangunan zona integritas sebagai pilot project/percontohan reformasi birokrasi pada unit pelayanan yang langsung berkaitan dengan masyarakat, mendorong kementerian/lembaga untuk segera melakukan zona integritas dan mendorong peningkatan citra pelayanan di mata masyarakat, jelasnya.
Dijelaskan, dalam tata kelola pemerintahan yang baik, Kementerian PANRB telah mengusulkan adanya beberapa perubahan organisasi, hal ini dirasa perlu karena kewenangan yang dipegang oleh suatu instansi dengan instansi lain masih tumpang tindih. "Selain itu juga diperlukan manejemen pengawasan, ini akan tergambar disaat kita memantau pekerjaan staf/bawahan," imbuhnya. (gin/HUMAS MENPANRB)
