Menteri PANRB Tjahjo Kumolo saat memberikan sambutan dalam acara Pelepasan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan XLVI Tahun 2020, di Kantor LAN Veteran, Kamis (26/11).
JAKARTA – Pemerintah tengah menghadapi beragam tantangan bangsa di tengah disrupsi akibat pandemi global yang semakin sulit diprediksi. Untuk itu, diperlukan transformasi struktural, kultural, dan digital, yang mengubah kepemimpinan dan budaya, proses dan praktik, output, serta layanan instansi pemerintah.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa adaptasi dan adopsi merupakan langkah yang harus ditempuh pemerintah dalam menghadapi tantangan bangsa sekaligus melakukan transformasi. “Kata kunci dalam menghadapi tantangan multidimensi adalah adaptasi dan adopsi secara cepat dan cerdas,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara Pelepasan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan XLVI Tahun 2020, di Kantor LAN Veteran, Kamis (26/11).
Dijelaskan lebih lanjut, adaptasi dilakukan dalam implementasi kebijakan, juga dalam pengembangan keahlian atau kompetensi aparatur sipil negara (ASN). Sementara adopsi dilakukan dalam sistem dan teknologi yang relevan dengan tuntutan era digital society 5.0 dan pandemi Covid-19.
Kondisi internal dan eksternal pemerintahan sangat berpengaruh dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Beberapa kondisi internal yang memengaruhi adalah jumlah ASN yang terlalu besar, inkompetensi ASN, dan ketidaksesuaian antara keahlian dan jabatan ASN. Selain itu, juga terdapat kondisi eksternal, yakni pandemi Covid-19, era digital, serta krisis ekonomi yang berdampak pada defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Intervensi kebijakan pada sistem dan SDM diperlukan dan dapat diwujudkan melalui dua langkah. Pertama, transformasi birokrasi digital dengan membentuk smart government, organisasi yang fleksibel, dan simplifikasi proses bisnis, yang terotomasi.
“Kedua, manajemen ASN dalam Era New Normal dengan SDM Smart ASN yang berintegritas, profesional, kompeten, dan berkemampuan IT baik, dengan pengaturan kerja secara fleksibel,” imbuh Tjahjo.
Dalam pembangunan Smart ASN, diperlukan transformasi pola pikir, sikap, dan perilaku dalam birokrasi. Sebelumnya pola tersebut berorientasi pada aturan (rule based), namun harus diubah menjadi human capital yang berorientasi pada kinerja dan potensial (talent management based).
Arah kebijakan pembangunan ASN kedepan dikembangkan berdasarkan prinsip dasar human capital management yang berbasis sistem merit. “Mulai dari perencanaan ASN, perekrutan ASN, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja dan penghargaan, pengembangan karier, sampai dengan peningkatan kesejahteraan,” pungkasnya. (clr/HUMAS MENPANRB)
