Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Foto: Humas Setkab/Rahmat)
Melewati minggu pertama bulan Ramadan tahun ini, kondisi pandemi COVID-19 cukup stabil dan konsisten membaik di seluruh wilayah Indonesia. Namun, pemerintah senantiasa tetap waspada dan mengawasi perkembangan situasi terakhir melalui berbagai evaluasi yang dilakukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto menyampaikan, dalam dua minggu terakhir ini Angka Reproduksi Efektif (Rt) Indonesia tetap berada di level 1,00. Hal tersebut menandakan bahwa laju penularan (transmisi) COVID-19 terkendali di semua pulau, termasuk di Pulau Maluku yang sebesar 1,02 namun terus membaik angka reproduksi efektifnya.
Per 11 April 2022, kasus konfirmasi harian konsisten menurun yaitu sebesar 1.196 kasus, dan menurun signifikan sebesar 98,15 persen dari puncak kasus Omicron di 16 Februari 2022 yang sebanyak 64.718 kasus. Kemudian, kasus aktif tercatat sebanyak 69.849 kasus, turun 88,08 persen dari puncaknya di 24 Februari 2022 sebanyak 586.113 kasus. Sedangkan, kasus kematian sebanyak 41 orang, turun 88,03 persen dari puncaknya di 8 Maret 2022 sebanyak 401 kasus.
“Secara umum di luar Jawa-Bali, Kasus Aktif di sebagian besar provinsi sudah cukup rendah, dan terus mengalami tren penurunan kasus. BOR COVID-19 dan isolasi tertinggi di luar Jawa-Bali berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menunjukkan tingkat yang masih cukup rendah yaitu 9 persen,” ungkap Airlangga Hartarto, dikutip dari laman Kemenko Perekonomian, Selasa (12/04/2022).
BOR secara nasional per 11 April sangat rendah yaitu 4,09 persen dengan tingkat keterisian tempat tidur atau BOR rata-rata harian dalam seminggu terakhir (7DMA) adalah sebesar 5,00 persen. Sedangkan jumlah rawat inap di rumah sakit per 11 April sebanyak 3.558 orang, dengan jumlah rata-rata harian dalam seminggu terakhir (7DMA) sebanyak 4.113 orang, dengan rincian 3.469 dirawat di tempat tidur isolasi dan 644 di tempat tidur intensif.
Terkait perkembangan pencapaian vaksinasi, Menko Ekon menyampaikan bahwa per 11 April 2022 terdapat dua provinsi yang capaian vaksinasi dosis pertama masih di bawah 70 persen, yaitu Papua Barat dan Papua. Sedangkan untuk vaksinasi dosis kedua terdapat 18 provinsi yang sudah mencapai lebih dari 70 persen dan 11 provinsi di antaranya berada di luar Jawa-Bali. Kemudian, untuk vaksinasi dosis ketiga baru 18 provinsi yang sudah mencapai di atas 10 persen dan 11 di antaranya di luar Jawa-Bali.
Selanjutnya, capaian vaksinasi bagi kelompok masyarakat lanjut usia (lansia), hanya tinggal 8 provinsi dengan pencapaian dosis pertama kurang dari 70 persen. Sedangkan untuk dosis kedua baru enam provinsi yang berhasil mencapai di atas 70 persen, dua di antaranya berada di luar Jawa-Bali.
“Secara nasional per 11 April 2022, persentase capaian vaksinasi dosis pertama adalah 94,81 persen dan dosis kedua mencapai 77,55 persen, sedangkan dosis ketiga baru mencapai 13,26 persen,” jelas Airlangga.
Menutup pernyataannya, Menko Ekon yang juga Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Luar Jawa-Bali menyampaikan bahwa pemerintah akan memperpanjang PPKM dalam dua pekan ke depan.
“Pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM selama dua pekan ke depan dari tanggal 12 hingga 25 April 2022. Penerapan Level PPKM di luar Jawa-Bali mengalami perbaikan yang signifikan dimana Level 3 turun (membaik) dari 110 menjadi 43 kabupaten/kota dan Level 1 naik (membaik) dari 26 menjadi 84 kabupaten/kota,” tandas Airlangga.
Adapun rincian dan komposisi level PPKM untuk 386 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali adalah daerah Level 1 meningkat dari 26 menjadi 84 kabupaten/kota, Level 2 meningkat dari 250 menjadi 259 kabupaten/kota, sedangkan Level 3 menurun dari 110 menjadi 43 kabupaten/kota.
Pengaturan lebih lanjut mengenai PPKM Luar Jawa-Bali tertuang dalam Instruksi Mendagri yang baru tentang PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 di Wilayah Sumatra, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. (HUMAS KEMENKO PEREKONOMIAN/UN)]
