JAKARTA – Dalam rangka percepatan implementasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Tanah Air, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengikuti rapat terbatas mengenai evaluasi pelaksanaan proyek dan program prioritas nasional di Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta (Kamis, 16/9).
Melihat posisi geografis Sumatera Utara yang berada pada jalur pelayaran internasional Selat Malaka dan dekat dengan Singapura, Malaysia, serta Thailand, menjadikan provinsi yang pada 15 April mendatang genap berusia 69 tahun tersebut memiliki keunggulan strategis. Presiden Joko Widodo melihat potensi geografis tersebut ke depannya dapat dikembangkan sebagai hub internasional.
"Dengan posisi yang strategis itu, Provinsi Sumatera Utara bisa dikembangkan menjadi hub internasional, yang selanjutnya akan ikut menggerakkan perekonomian di wilayah-wilayah lain di pulau Sumatera," ujarnya.
Guna mewujudkan hal tersebut, diperlukan infrastruktur pendukung yang sangat memadai. Oleh karenanya, dalam rapat terbatas kali ini, Kepala Negara memfokuskan pembahasan pada penyelesaian berbagai hambatan yang terjadi pada proyek-proyek infrastruktur di Sumatera Utara.
Presiden menekankan bahwa kunci dari potensi dan masa depan Sumatera Utara ada pada percepatan pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur pelabuhan, bandara, maupun jalan tol.
"Saya yakin kesiapan infrastruktur akan berdampak pada kecepatan pengembangan kawasan ekonomi khusus di Sei Mangkei maupun kawasan industri lainnya yang sedang kita siapkan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara," ucap Presiden menambahkan.
Persoalan mengenai ketimpangan yang telah menjadi fokus perhatian pemerintah sejak awal tahun ini kembali disinggung. Pemerataan pembangunan dan optimalisasi seluruh potensi ekonomi di Sumatera Utara, yakni potensi-potensi ekonomi di semua wilayah mulai dari pesisir timur, tengah, sampai barat, disebutnya dapat menjadikan Sumatera Utara berkembang semakin pesat.
Danau Toba, yang merupakan salah satu potensi ekonomi di sana, menurut Presiden harus digarap secara serius.
Namun diakui Presiden, pengembangan sektor pariwisata ini perlu didukung, bukan hanya oleh kesiapan akses transportasi, seperti bandara dan jalan, tapi yang perlu juga dilakukan adalah penataan kawasan, pembangunan infrastruktur penunjang, seperti hotel, restoran, dan memperbanyak atraksi wisata, serta peningkatan kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia), dan tidak kalah pentingnya adalah penyiapan-penyiapan untuk budaya.
Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh kepada jajarannya agar pengembangan sektor pariwisata di kawasan Danau Toba memperhatikan manfaat bagi ekonomi rakyat, terutama sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sebab, dengan memperhatikan dan mendukung sektor usaha kerakyatan tersebut, angka kemiskinan, pengangguran dan juga ketimpangan akan mampu ditekan seminimal mungkin.
"Hanya dengan cara itu pengembangan sektor pariwisata akan bisa memberikan kontribusi nyata bagi pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, memperkecil ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan," tutupnya.
Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perindustarian Airlangga Hartarto, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi. (arl/Humas MenPANRB)
