Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah semakin membaik dalam lima tahun terakhir ini. Kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi semakin banyak yang mendapat nilai A dan B.
Penghargaan laporan hasil evaluasi (LHE) akuntabilitas kinerja kepada instansi pemerintah (AKIP) pusat dan pemerintah provinsi tahun 2013 disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Menteri Dalam gamawan Fauzi di istana Wakil Presiden Republik tanggal 2 Desember.
Wakil Presiden Boediono mengapresiasi kemenetrian/lembaga serta provinsi yang telah meraih predikat A dan B, dan mengajak yang nilainay belum baik sudpaya menjadi lebih baik lagi. “Kapan naik peringkatnya,” ujar Wapres.
Dikatakan, dalam reformasi birokrasi, ke depan yang diukur harus sudah outcome atau capaian kinerjanya, bukan hanya sekadar dokumen yang sesuai dengan aturan-aturan. “Hasilnya harus memebrikan manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat,” lanjutnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar mengatakan, membaiknya akuntabilitas kinerja ini menunjukkan bahwa upaya penguatan akuntabilitas kinerja di berbagai instansi pemerintah berjalan pada arah yang benar secara berkelanjutan. “Semua ini dapat terwujud karena adanya peningkatan komitmen pimpinan untuk penguatan dan peningkatan akuntabilitas organisasi,” ujar dalam acara penyerahan laporan hasil evaluasi (LHE) akuntabilitas kinerja kepada kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi tahun 2013 di kantor Wakil Presiden, Senin (02/12).
Dari laporan hasil evaluasi (LHE) sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP) tahun 2013 ini, evaluasi dilakukan terhadap 88 kementerian/lembaga dan 33 pemerintah provinsi. Sebanyak enam kementerian/lembaga (7,14%) memperoleh nilai A, dan 33 instansi (39,29%) meraih nilai B. Sementara yang berpredikat CC sebanyak 40 instansi (47,62%), predikat C sebanyak tiga instansi (3,57%), dan masih ada dua predikat D sebanyak dua instansi (2,38%). “Tahun lalu, kementerian/lembaga yang meraih predikat A baru tiga, dan yang nilainya B ada 26,” tambah Azwar.
Untuk pemerintah provinsi, dari 33 Pemprov yang dievaluasi, memang belum ada yang meraih nilai A. Nilai terbaik baru B, yang tahun ini diraih oleh sembilan provinsi (27,27%), sedangkan yang meraih predikat CC sebanyak 19 pemerintah provinsi (57,58%), dan predikat C sebanyak lima pemerintah provinsi (15,15%). Provinsi yang meraih nilai B tahun 2012 sebanyak enam, dan tahun 2011 baru ada dua provinsi.
Menteri PANRB Azwar Abubakar mengatakan, LHE AKIP bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah. LHE juga berfungsi melihat sejauh mana komitmen penerapan manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.
“Akuntabilitas kinerja yang baik dapat dilihat dari keselarasan antara rencana dengan apa yang dicapai. Laporan capaian kinerja harus selaras dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Karena itu, pimpinan harus mempertahankan dan meningkatkan predikat secara terus menerus,” imbuhnya.
LHE ini dapat dijadikan masukan bagi penentu arah kebijakan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan tata pemerintah yang baik di pusat maupun daerah di tahun-tahun mendatang. Evaluasi akuntabilitas kinerja mencakup review dan evaluasi atas aspek perencanaan kinerja, aspek pengukuran kinerja, aspek pelaporan kinerja, dan aspek evaluasi kinerja internal, serta aspek capaian kinerja output dan outcome serta kinerja lainnya.
Menurut Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan M. Yusuf Ateh, LHE memuat saran dan rekomendasi perbaikan kepada instansi. “Dengan adanya LHE, diharapkan instansi yang dievaluasi akan melakukan perbaikan-perbaikan secara sistematis dan berkelanjutan,” ujarnya.
Predikat AKIP dikelompokkan ke dalam kategori AA (memuaskan), A (sangat baik), B (baik), CC (cukup baik/memadai), C (agak kurang), dan kategori D (kurang). (ags/HUMAS MENPANRB)
