Kepala Biro SDM dan Umum Kementerian PANRB Sri Rejeki Nawangsasih dan Kepala bidang Pelayanan Kesehatan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Kombes Pol dr. Farid Amansyah saat ditemui di tengah kegiatan Vaksinasi Covid-19 Bagi Pegawai dan Keluarganya, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (19/07).
JAKARTA – Program vaksinasi Covid-19 semakin gencar dilaksanakan pemerintah. Pada Maret lalu, tercatat 626 pejabat dan pegawai Kementerian PANRB telah menyelesaikan dua tahap vaksinasi Covid-19. Kini, bekerja sama dengan Kepolisian Negara RI (Polri), Kementerian PANRB turut memfasilitasi keluarga pegawai untuk mempercepat tercapainya kekebalan komunal melalui vaksinasi Covid-19.
“Sebanyak 213 pegawai dan keluarganya sudah mendaftar untuk difasilitasi pelaksanaan vaksinasinya pada hari ini di Gedung Bhayangkari Mabes Polri, Jakarta Selatan,” ujar Kepala Biro SDM dan Umum Kementerian PANRB Sri Rejeki Nawangsasih saat ditemui di tengah kegiatan Vaksinasi Covid-19 Bagi Pegawai dan Keluarganya, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (19/07).
Diakui Sri, para pegawai yang hari ini terdaftar merupakan pegawai yang belum divaksin pada periode sebelumnya. Salah satu penyebabnya karena para pegawai tersebut terpapar Covid-19 pada saat itu, sehingga harus menunggu minimal tiga bulan hingga bisa divaksin.
Kerja sama vaksinasi ini merupakan salah satu upaya yang telah dilakukan Polri sejak Januari 2021 lalu untuk menggencarkan program nasional ini. Pelaksanaannya pun tak hanya dilakukan di Mabes Polri, tapi juga di 5.218 titik gerai vaksinasi yang terdapat di polsek, polres, dan polda di seluruh Indonesia.
Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi. “Prinsipnya vaksinasi harus dipermudah, jangan dipersulit. Ini kita akomodir agar semakin banyak yang mendapatkan vaksin Covid-19,” imbuh Kepala bidang Pelayanan Kesehatan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Kombes Pol dr. Farid Amansyah selaku Koordinator Vaksinator di Polri.
Dijelaskannya, masyarakat hanya perlu datang ke kantor polisi terdekat dengan membawa kartu identitas yang memiliki nomor induk kependudukan (NIK), seperti KTP maupun Kartu Keluarga (KK). Setiap masyarakat yang berusia diatas 18 tahun dapat memperoleh vaksin Sinovac yang tersedia.
Meski telah divaksin, dr. Farid mengingatkan agar selalu waspada dan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Terlebih lagi, ia mengimbau agar masyarakat tak mudah percaya dengan hoaks yang menyebar di berbagai platform media. “Tolong jangan percaya hoaks yang berseliweran. Vaksin adalah program dunia yang harus kita sukseskan,” tegasnya. (nan/HUMAS MENPANRB)
