Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menerima audiensi Head of Jakarta Office for OECD Global Relations and Cooperation Massimo Geloso Grosso, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (21/03).
JAKARTA – Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menunjukkan partisipasi aktif dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Public Governance Committee (PGC). Sebanyak 20 dari 21 instrumen legal Initial Memorandum telah mencapai tahapan persiapan naskah awal.
Progres tersebut menunjukan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengubah tata kelola yang efektif dan transparan sesuai dengan standar internasional. “Proses aksesi OECD telah membantu Indonesia merefleksikan pencapaian dan area yang perlu diperbaiki,” ungkap Menteri PANRB Rini Widyantini dalam audiensi bersama Head of Jakarta Office for OECD Global Relations and Cooperation Massimo Geloso Grosso, di Kantor Kementerian PANRB, Jumat (21/03/2025).
Initial Memorandum merupakan self-assessment keselarasan peraturan, kebijakan, dan praktik Indonesia dengan instrumen-instrumen OECD yang relevan. Initial Memorandum yang telah disusun mencakup ranah tata kelola identitas digital, evaluasi kebijakan publik, dan inovasi sektor publik. Sementara itu, rekomendasi tentang Integritas Informasi masih dalam tahapan finalisasi.
“Kami berharap kerja sama ini akan berdampak signifikan terhadap percepatan reformasi birokrasi khususnya penguatan transformasi digital pemerintahan dan sumber daya manusia di Indonesia,” imbuhnya.
Meskipun menghadapi tantangan birokrasi dan kesenjangan digital, masih ada peluang untuk melakukan perbaikan. Indonesia mengadopsi pendekatan berbasis siklus hidup untuk layanan publik, sejalan dengan kerangka kerja OECD yang menitikberatkan pada aspek humanis. Berbagai upaya dilakukan untuk mendorong inovasi, mengurangi beban administratif, dan meningkatkan layanan yang berfokus pada masyarakat.
Grosso dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya atas upaya Indonesia sejauh ini sebagai member aktif OECD PGC. “Kami hadir di sini untuk memberikan dukungan dan dorongan atas segala progres yang telah dicapai oleh Indonesia. Ini adalah permulaan yang baik untuk kerja sama dalam jangka waktu yang panjang,” ujarnya.
OECD memberikan dukungan yang signifikan bagi Indonesia, khususnya dalam bidang pemerintahan digital dan pengembangan sumber daya manusia. Pihaknya juga berharap delegasi Indonesia dapat hadir secara langsung dalam berbagai forum penting OECD guna membangun kredibilitas sebagai calon anggota baru. Keikutsertaan tersebut dapat menunjukkan komitmen Indonesia terhadap aksesi.
Indonesia sebelumnya telah berpartisipasi dalam the Asia Public Governance Forum in Jakarta, the OECD Working Party on Public Integrity and Anti-Corruption (PIAC) di Paris, dan the 70th Public Governance Committee Session di Milan. Indonesia diharapkan juga berpartisipasi dalam the Global Anti-Corruption Integrity Forum di Paris pada Maret 2025.
Sebagai informasi, Kementerian PANRB telah menggelar Workshop on Public Administration Reform and Service Delivery bersama The OECD dan Australian Public Service Comission (APSC) pada 19-20 Maret 2025. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan mitra OECD yakni APSC hadir membagikan pengalaman praktik terbaiknya dalam transformasi layanan publik melalui inovasi dan keterlibatan masyarakat. Strategi ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia. (clr/HUMAS MENPANRB)
