PEKANBARU – Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) bukan sekadar laporan dalam bentuk dokumen. Lebih dari itu, kinerja setiap instansi pemerintah itu harus dapat dipertanggungjawabkan, dan hasilnya memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar mengambil contoh mewujudkan ketahanan pangan. “Kalau kita bicara ketahanan pangan, maka fungsi Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas PU dan Dinas Koperasi harus bersinergi,” ujarnya pada workshop peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Pekanbaru (3/3 2014).
Dikatakan, yang harus dilakukan Bappeda adalah membuat sasaran kinerja dengan terjaganya fungsi lahan sesuai peruntukannya. Persentase harus naik. Kegiatannya adalah menetapkan lahan pertanian sebagaimana fungsinya.
Adapun yang dilakukan oleh Dinas Pertanian adalah meningkatkan produktivitas pertanian. Indikator kinerjanya adalah meningkatkan jumlah produktivitas pangan, dengan menggunakan teknologi pertanian dan bibit unggul.
Dinas Pekerjaan Umum dalam hal ini meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pertanian. Indikatornya, peningkatan panjang jalan dengan kualitas baik, sementara kegiatan yang dilakukan adalah membangun sarana irigasi dan meningkatkan sarana jalan untuk memperlancar pengangkutan hasil pertanian.
Sementara yang harus dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM. Di sini, lanjut Menteri, Dinas Koperasi dan UKM meningkatkan jumlah usaha kecil dan koperasi yang aktif di masyarakat, Kegiatan yang dilakukan adalah menyaluran kredit micro di bidang pertanian. “Itulah sinergitas yang harus dilakukan, sehingga satu unit dengan unit lainnya berjalan beriringan, bergandengan,” tandas Menteri Azwar Abubakar.
Bukan hanya ketahanan pangan. Kalau bicara tentang kemiskinan, yang diukur bukan berapa kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah yang menangani. Tapi berapa orang yang miskin bisa kita angkat dari kemiskinan itu sendiri. Tiap tahun berkurang atau tidak. Jadi akuntabilitas kinerja yang benar, bukan hanya menghabiskan anggaran, tapi yang terpenting adalah yang mensejahterakan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan M. Yusuf Ateh mengatakan, Kementerian PANRB akan membantu daerah-daerah yang membutuhkan, sehingga antara perencanaan, pelaksanaan, dan output dan impact-nya betul-betul nyambung. “Kami siap membantu dengan couching clinic,” ujarnya. (Swd/HUMAS MENPANRB).
