BOGOR - Kementerian PAN-RB terus mendorong percepatan reformasi birokrasi bagi pemerintah daerah, antara lain melalui workshop peningkatan kapasitas fasilitator dan asesor PMPRB Pemerintah Daerah. Setelah melaksanakan untuk pemprov di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa, kali ini dilakukan kegiatan serupa untuk pemprov di luar dua pulau tersebut.
Workshop gelombang II ini diikuti oleh 85 peserta dari Provinsi Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, Sulteng, Sulut, Sultra, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. mengikuti Workshop.
Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi Ismail Mohammad dalam sambutannya mengatakan, asesor sebagai pelaksana penilaian mandiri merupakan ujung tombak sistem PMPRB online ini, harus terus ditingkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan penilaian.
Ismail menambahkan, pemerintah mentargetkan pada 31 Maret 2013 sudah dapat dimulai penyusunan profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi. “Workshop ini diharapkan dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi di daerah, sejalan dengan proses reformasi birokrasi secara nasional,” ujarnya.
Asdep Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan RB daerah, Nadimah dalam kesempatan itu mengatakan, workshop yang diselenggarakan pada (26-28/02) diikuti oleh 85 peserta dari unsur SKPD.
Dalam pelaksanaannya, selain paparan oleh Tim Kedeputian Program dan Reformasi Birokrasi, Kementerian PAN-RB, juga dilakukan diskusi, serta simulasi PMPRB oleh para peserta. “Pada akhir acara, peserta wajib memaparkan hasil PMPRB, yang akan langsung ditanggapi peserta lain,” ujarnya. (sgt/HUMAS MENPAN-RB).
