Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan arahan dalam Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah, di Gedung Kemendagri, Selasa (3/2/2026). (Foto: InfoPublik/Bismo Agung Sukarno)
Jakarta, InfoPublik - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan, piloting digitalisasi bantuan sosial (Bansos) yang digelar di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 2025, berhasil meningkatkan akurasi data yang signifikan.
Hal itu ditandai dengan penurunan drastis tingkat kesalahan penargetan atau exclusion error pada penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Berdasarkan pengukuran menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), exclusion error di Banyuwangi berhasil ditekan dari sebelumnya 77,7 persen menjadi 28,2 persen.
Mensos yang akrab disapa Gus Ipul, optimistis bahwa dengan pendekatan digital yang penuh, angka kesalahan ini bahkan bisa ditekan di bawah 10 persen. “Kita harus berbasis bukti, ini cukup bukti. Dengan digitalisasi bansos nanti akan di bawah 10 persen. Dan otomatis kalai ini sukses, ini akan membantu DTSEN, membantu BPS untuk melakukan pemutakhiran data,” ujar Mensos, dalam Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah di Gedung Kemendagri, Selasa (3/2/2026).
Piloting digitalisasi bansos itu merupakan bagian dari transformasi digital pemerintah yang mengadopsi Digital Public Infrastructure (DPI) dan kecerdasan buatan (AI).
Mensos menyatakan, terdapat sejumlah pelajaran dan dampak positif dari uji coba piloting digitalisasi bansos di Banyuwangi.
Masyarakat merespons positif cara pendaftaran bansos yang baru, yang dianggap lebih netral dan mengurangi ketegangan sosial. Di sisi lain, petugas lapangan seperti pendamping sosial merasa lebih terbantu karena keputusan penerimaan atau penolakan menjadi lebih transparan dan berbasis data.
Mekanisme sanggah atau keberatan serta berbagai saluran pemutakhiran data seperti aplikasi SIKS-NG, Cek Bansos, hingga WhatsApp Center juga memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam memperbaiki data secara instan.
Acara sosialisasi tersebut juga dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta perwakilan pemerintah daerah secara luring dan daring.
