MEDAN - Menteri PANRB Azwar Abubakar mengatakan, pelayanan publik makin hari makin bagus. Selain sudah ada standar, sekarang penyelenggara pelayanan sudah membangun pengaduan.
Pameo kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, kini berangsur-angsur sudah berkurang. Kalau dulu aparatur menjadi semacam “menak” (priyayi), sekarang sudah mulai berubah. Masyarakat bisa mengadukan kalau pelayanannya tidak bagus. Selain itu, ombudsman juga sangat berpengaruh.
Ajakan Kementerian PANRB kepada seluruh kemenetrian/lembaga (K/L) dan pemda untuk menciptakan minimal satu inovasi per tahun, juga mendapat sambutan positif. Ada 515 inovasi yang masuk untuk kompetisi inovasi pelayanan publik. “Ini menunjukkan tren membaik,” ujarnya di Medan, Senin (17/03).
Azwar mengatakan, pihaknya akan tengah menyusun buku “Indonesia hand book”. “Silakan pemda untuk melihat, dan belajar, bagaimana membangun inovasi. Tidak usah malu meniru atau membuat inovasi sejenis. Bisa mereplikasi,” ucapnya.
Diingatkan, pelayanan publik meliputi pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan pelayanan untuk dunia usaha. Kepada seluruh Bupati dan Walikota, Menteri Azwar Abubakar menekankan agar ditangani secara sungguh-sungguh. “Sekolah harus ada gurunya, pastikan bahwa gurunya cukup,” tegas Menpan.
Kalau sekolah di kota-kota kelebihan guru, lanjutnya, bisa saja mereka ditugaskan ke daerah-daerah yang belum cukup gurunya. “Tapi kalau tidak mau, bisa saja diberikan kepada sekolah swasta, supaya tidak numpuk di satu sekolah. Saya sudah bicara dengan Mendikbud, kalau guru negeri dibolehkan ngajar di swasta,” ujarnya.
Dijelaskan, sekolah ada standar kebutuhan tenaganya. Kalau di suatu daerah masih kekurangan guru, sampaikan permohonan ke Kemenetrian PANRB. “Yang penting jelas, saya akan penuhi. Ini penting dalam rangka mencerdaskan bangsa, mengejar ketinggalan, dengan negara-negara tetangga,” Menteri menegaskan.
Azwar menekankan pentingnya kualitas dan sebaran gurunya. Anak murid bisa belajar dimana saja, yang penting gurunya berkualitas. Meski belajarnya di hotel, kalau gurunya bodoh, negara ini tidak akan maju, kata Menpan. Diingatkan bahwa 20% APBN dialokasikan untuk sektor pendidikan, tapi Indonesia masih ketinggalan dengan negara-negara tetangga. Menurut dia, masalah sebenarnya ada di tenaga pengajarnya.
Selain pelayanan di bidang pendidikan, disinggung juga masalah pelayanan di bidang kesehatan. Dalam hal ini, untuk tenaga dokter yang mau mengabdi di daerah –daerah, terutama daerah terpencil, langsung diangkat menjadi CPNS.
Bupati dan Walikota juga diminta untuk mendorong E-KTP, sebagai data awal untuk menwujudkan single identity (identitas tunggal), yang akan kita bangun.
Ciptakan wirausaha muda
Terkait dengan pelayanan untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya dunia usaha, Menteri mengajak para kepala daerah untuk membangun businessman muda. “Kalau satu tahun, misalnya kita bisa membuat 10 businesmen muda itu sangat bagus. Dampingi anak-anak muda untuk menjadi pengusaha yang kuat,” tambahnya.
Ajakan Azwar itu tak lepas dari perkembangan dunia, yang harus dipersiapkan, setidaknya untuk menyongsong Asia community. “Saya sedih, kita sudah terbuka luar biasa, tarif menjadi nol. Jangan sampai kita menjadi negara yang tidak siap bersaing dengan negara-negara tetangga,” tambahnya.
Sebagai gambaran Menteri mengungkapkan bahwa angkatan kerja di Indonesia setiap tahun mencapai 3 juta. Dari jumlah itu, yang bisa menjadi PNS hanya sekitar 3 persen, sehingga lainnya harus didorong untuk menjadi pengusaha yang mampu bersaing. Untuk itu, pemda harus menyiapkan anak-anak muda untuk belajar berusaha di daerah kita.
Hal ini bisa dilakukan dengan menciptakan pengusaha baru di tingkat kecamatan, dengan memberikan kemudahan, jangan dipersulit. “Saya bayangkan kalau setiap kecamatan setahun bisa kita ciptakan 10 pengusaha muda, dalam 5 tahun akan tumbuh para pengusaha yang kuat, sehingga Indonesia tidak selalu menjadi pasar produk-produk luar,” ucap Menteri Azwar Abubakar.
Harus dipahami bersama, sekarang ini untuk menjadi kontraktor saja sangat berat. Harus ijin ini dan itu, ijin tempat usaha, TDP, gangguan, SIUPP, banyak sekali. Karena itu diingatkan agar anak yang baru usaha jangan dibebani berbagai macam ijin. Tetapi semestinya kepada mereka diberikan kemudahan, secara bertahap sampai mereka mejadi pengusaha yang kuat. “Ada daun belinjau yang kita petik karena pohonnya sudah tinggi dan besar, jangan daun ubi yang baru tumbuh kita petik, nanti akan mati,” Azwar beranalog.
Dikatakan bahwa dunia usaha yang kuat di daerah itu sangat penting untuk menopang pembangunan daerah. Dengan tumbuhnya pengusaha lokal para anak muda akan memperkuat daerah itu sendiri. (swd/HUMAS MENPANRB)
