Staf Ahli Bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan Kelembagaan Kementerian PANRB Hendro Witjaksono dalam Rapat Koordinasi dan Konsultasi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana membuka Rapat Koordinasi dan Konsultasi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Batam, Rabu (30/11).
BATAM - Transparansi dan Akuntabilitas sudah seharusnya dilakukan Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut demi terwujudnya pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dengan transparansi masyarakat juga dapat menilai kinerja dari pemerintah di suatu daerah.
Demikian disampaikan Staf Ahli Bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan Kelembagaan Kementerian PANRB Hendro Witjaksono dalam Rapat Koordinasi dan Konsultasi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Batam, Rabu (30/11).
Menurutnya untuk menciptakan transparansi, pemerintah daerah perlu membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal itu juga merupakan program yang menjadi fokus oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur yang ingin terwujudnya Electronic Government (e-Gov). "Pak Menteri secara terus menerus dan konsisten mendorong pemerintah daerah agar menyelenggarakan pemerintah berbasis elektronik," ujarnya.
Hendro mencontohkan, pemerintah daerah dapat memulai sistem berbasis elektronik melalui anbsensi yang terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat. Dengan demikian data absensi masuk dan pulang dapat termonitor.
Bagi Pemda yang belum menerapkan, dimunta secepatnya menerapkan dengan meniru dari daerah lain yang sudah menerapkan. Demikian juga dengan pelayanan publik. "Tiru saja pelayanan yang sudah bagus di suatu daerah, dan silakan dimodifikasi," katanya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Salim, mengatakan pihaknya telah menerapkan e-gov. Selain meningkatkan efisiensi kepemerintahan, e-gov juga dapat memberikan berbagai kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat.
"Dengan sistem pemeruntahan berbasis elektronik, akses informasi pada publik dapat diberikan secara luas dan secara otomatis menjadikan penyelenggara pemerintah lebih bertanggung jawab dan transparansi," katanya.
Bahkan, menurutnya, portal Pemerintah Kota Batam dapat digunakan sebagai host dari aplikasi layanan E-Gov. Saat ini sudah terdapat beberapa aplikasi E-Gov milik Pemko Batam, yakni website dari beberapa SKPD, kemudian terkait perizinan yang semuanya dapat diakses melalui batam.go.id.
Acara yang diikuti oleh sekitar 200 peserta dari pemerintah daerah se-Sumatera tersebut juga dihadiri Sekda Provinsi Kepulauan Riau Teungku Syarif Arif Fadilah, Sekrtaris Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Siti Nurhayati, Asdep Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana Yanuar Ahmad. (byu/HUMAS MENPANRB)
