Belajar dari Inovasi Pelayanan Publik Jatim

 

 

SURABAYA - Pelayanan publik di Jawa Timur merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia dan bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Salah satunya UPT Pelayanan dan Perijinan Terpadu (P2T) yang memberikan kemudahan kepada calon investor yang akan menanamkan modal.

 

Di hadapan Gubernur Jawa Timur, para Kepala SKPD dan Bupati/Walikita se Provinsi Jawa Timur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Mepan-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan,  kunci negara yang besar adalah memberikan pelayanan publik terbaik.

 

“Kalau langkah Jatim ini diikuti provinsi lain maka Indonesia akan lebih maju dan berkembang,” ujarnya pada acara Penyerahan Penghargaan Gubernur Jatim atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD Pemprov Jatim, Pemenang Gelar Budaya Kerja SKPD Pemprov dan Kab/Kota Se-Jatim serta Pelayanan Publik Percontohan Provinsi Jatim tahun 2014 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (18/11)

 

Yuddy menegaskan bahwa apa yang dilakukan Jatim dengan memberikan pelayanan publik terbaik seperti itu, menjadi salah satu faktor yang membuat Indonesia semakin maju. Kunci negara yang besar adalah memberikan pelayanan publik terbaik. Oleh sebab itu, apabila langkah Jatim tersebut diikuti provinsi lain maka Indonesia akan lebih maju dan berkembang.

 

Yuddy Chrisnandi menambahkan, meski sudah bagus tetapi Pemprov Jatim masih perlu membenahi beberapa hal dalam memberikan pelayanan publik. ”Investor akan sangat senang apabila P2T dilengkapi dengan etalase yang menarik. Misalnya karpet, apabila diberikan warna yang lebih cerah maka akan memberikan sensasi berbeda bagi investor yang ingin berinvestasi di dalamnya,” imbuhnya.

 

Tidak kalah pentingnya adalah frontliner  harus memiliki ilmu yang cukup agar ketika ada seorang investor mempertanyakan potensi daerah di Jatim bisa segera memberikan informasi yang tepat.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jatim Soekarwo mengungkapkan, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi di Jatim  antara lain aspek tata laksana, organisasi, sumber daya manusia (SDM) aparatur, peraturan perundangan, pengawasan, akuntabilitas, mind set and culture, dan pelayanan publik.

 

Khusus untuk aspek pelayanan publik, komitmen Jatim cukup besar. Bukan hanya P2T saja yang menjadi andalan Jatim tapi ada beberapa komitmen andalan lain. Diantaranya, pembentukan zona integritas /wilayah bebas korupsi pada lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pembentukan komisi pelayanan publik, dan pembuatan Perda 8 Tahun 2011 tentang pelayanan publik.

 

Dengan adanya kemudahan investasi di Jatim pada Triwulan III 2014 izin prinsip investasi untuk PMDN dan PMA sebesar Rp 96,52 triliun. Angka tersebut akan terus bertambah sampai akhir tahun 2014. Realisasi investasinya akan berlangsung di tahun berikutnya.

 

Pakde Karwo, sapaan akrabnya, menambahkan, pihaknya telah dilakukan beberapa upaya diantaranya fasilitasi Raperda dan klarifikasi Perda Kab/Kota terkait pelayanan publik, gelar pameran pelayanan publik, lomba pelayanan publik percontohan, supervisi inovasi pelayanan publik SKPD, laporan pengaduan masyarakat dan monitoring dan evaluasi. “Gelar pameran pelayanan publik diselenggarakan setiap dua tahun sekali, agar setiap SKPD berkompetisi dalam memberikan pelayanan terbaik,” imbuhnya.