JAKARTA – Indonesia terus menjalin kerjasama dan belajar dari pengalaman beberapa negara dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Salah satunya Amerika Serikat, yang memiliki pengalaman dalam mengembangkan inspektorat jenderal, membangun sistem merit, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah Indonesia untuk membangun tata kelola pemerintahan baru. “Reformasi birokrasi sebagai prioritas utama dalam pemberantasan korupsi, menjadi gerakan yang tiada henti, dan harus digalakkan terus menerus,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar ketika menerima kunjungan Dubes Amerika Serikat Robert O. Blake, di kantornya, Jumat (21/03).
Dalam kesempatan itu Menteri didampingi oleh Wamen PANRB Eko Prasojo, Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto, Deputi Kelembagaan dan Tatalaksana Rini Widyantini, Deputi RB, Akuntabilitas dan Pengawasan, M. yusuf Ateh, Deputi SDM Aparatur Setiawan Wangsaatamja, Deputi Pelayanan Publik Mirawati Sudjono dan sejumlah pejabat Kementerian PANRB.
Duta Besar Amerika Serikat Robert O. Blake mengatakan, di Amerika, pejabat senior wajib melaporkan rekening bank dan investasinya tiap tahun. Dengan demikian masyarakat tahu, bahwa pejabat pemerintah yang dituntut untuk memiliki integritas, profesional, dan akuntabel, bersikap transparan.
Pemerintah Indonesia telah banyak membuat regulasi, seperti Undang-Undang nomor 14 /2008 tentang KIP, Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dapat menjamin hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik. Selain itu juga Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman, Undang-Undang No. 39/2008 tentang Kementerian Negara, dan terakhir Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Direktur USAID Miles F. Toder mengatakan, Amerika dan Indonesia mempunyai masalah yang sama dalam sektor pelayanan publik. Dengan membuat sistem yang sederhana tapi mampu menjawab seluruh keluhan masyarakat, dapat menolong negara untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. “Beberapa pihak pasti merasa tidak senang dengan ketegasan pemerintah, tapi saya optimis Indonesia pasti mampu berubah,” imbuhnya.(bby/HUMAS MENPANRB)
