Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini dan Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa bersama Duta Besar Indonesia untuk Singapura I Gede Ngurah Swajaya di Kantor Kedutaan Besar RI untuk Singapura beberapa waktu lalu.
SINGAPURA – Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus berusaha meningkatkan penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-Government untuk mendukung pelayanan publik. Delegasi Indonesia yang dipimpin Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini mengunjungi Singapura untuk mempelajari kesuksesan negara Singa tersebut dalam menerapkan SPBE atau yang lebih dikenal dengan e-government.
“Kami ingin melihat dan berbagi pengetahuan terkait penerapan SPBE di Singapura. Ini dilakukan untuk mempercepat implementasi SPBE di Indonesia,” jelas Rini beberapa waktu lalu.
Singapura yang menduduki peringkat ke-7 di dunia dalam e-Government Development Index, terbukti memiliki sistem yang unggul untuk penerapan SPBE. Rini menceritakan untuk mewujudkan SPBE yang baik di Singapura, langkah dimulai dari rekrutmen sumber daya manusia (SDM).
Untuk menjaring SDM yang berkualitas baik dalam mendukung pemerintah dan dunia usaha, khususnya bidang teknologi, maka pemerintah Singapura melibatkan beberapa perguruan tinggi, diantaranya Republic Polytechnic (RP) dan Institute of Technical Education (ITE). Sementara itu, SDM yang telah bekerja dan menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Singapura akan diberikan pelatihan dan pembekalan di Civil Service College (CSC). Negeri Singa itu juga menerapkan talent scouting atau pencarian bakat yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah.
Dalam penerapan e-government, dilakukan GovTech selaku implementing agency dari Smart Nation and Digital Government Office (SNDGO) Singapura. GovTech berfokus pada pengembangan aplikasi, keamanan siber, ilmu data, dan infrastruktur teknologi informasi komunikasi (TIK) pemerintah.
Selain itu, delegasi Indonesia juga mengunjungi pelayanan publik yang ada di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Singapura. KBRI Singapura memiliki inovasi Kartu Pekerja Indonesia Singapura (KPIS) dan kartu pelaut dengan memanfaatkan teknologi informasi. Inovasi tersebut untuk memudahkan dalam tracking, kepastian latar belakang pendidikan dan kualifikasi, serta memantau aktifitas, dan keterjaminan penghasilan yang layak bagi WNI.
Pada kesempatan tersebut, Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengapresi pelayanan KBRI di Singapura. “Kami dapat melihat bagaimana layanan tersebut memanfaatkan teknologi sehingga memudahkan masyarakat,” ujarnya.
KBRI di Singapura juga melakukan diplomasi ekonomi. “Suatu bentuk diplomasi kepada negara lain untuk memasarkan potensi-potensi ekonomi yang dimiliki Indonesia untuk dipasarkan di negara tujuan sehingga mampu meningkatkan kuantitas ekspor Indonesia,” jelas Diah.
Delegasi Indonesia terdiri dari Staf Ahli bidang Budaya Kerja Kementerian PANRB Teguh Widjinarko, Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian PANRB Imam Machdi, Sekretaris Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Devi Anantha, Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PANRB Arizal, Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Michael Andreas Purwoadi, serta Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Andi Rahadian. (rr/HUMAS MENPANRB)
