Belajar Reformasi Birokrasi dari PKL Simpang Lima

 

SEMARANG - Ketika waktu menunjukkan pukul 3 dini hari, minggu (14/7), Bu Sami (59) masih setia melayani pelanggannya bersantap sahur di pojok Simpang Lima Kota Semarang. “Semuanya harus dilakoni dengan sabar,” tutur Bu Sami membuka pembicaraannya, yang terputus-putus karena disibukkan dengan melayani pelanggannya.

Bu Sami merupakan salah satu dari puluhan pedagang kaki lima yang yang menyajikan berbagai masakan khas wisata kuliner  malam hari di Simpang Lima Semarang. Wanita asal Klaten itu mulai menggelar dagangannya jam 11 malam.  Warga kota penikmat kuliner malam seakan sudah makfum dengan jadwal Bu Sami. Tidak hanya saat Ramadhan, tetapi hal itu berlangsung sepanjang tahun.

 

Sepiring  nasi pakai telor, atau suwiran daging ayam dihargai rata-rata Rp. 10.000  merupakan menu favorit, ditambah dengan goreng tempe, tahu dan lain-lain. Minumnya teh manis panas membuat para pelanggan betah menikmati wisata kuliner di salah satu sudut Ibukota Jawa Tengah itu.  

 

Nasi ayam yang dijualnya sebenarnya nasi liwet, yang resepnya dibawa Bu Sami dari tanah kelahirannya, Klaten, 38 tahun yang lalu, tatkala bersama keluarga kecilnya merantau ke Kota Semarang. Saat itu, Bu Sami berkisah,  sudah ada yang berjualan nasi ayam tapi tidak banyak. Saat itu ia menjajakan dagangannya dengan digendong. Hal itu berlangsung  sampai tahun 1993, sebelum Bu Sami mangkal di Simpang Lima. “Masakan itu enak, kalau dimasaknya sepenuh hati. Kita juga harus setia dan baik dengan pelanggan,” tutur Bu Sami membuka rahasia suksesnya berjualan nasi ayam.

 

Kisah sukses Bu Sami, adalah sedikit kisah sukses dari sekian banyak pedagang kaki lima yang difasilitasi  Pemerintah Kota Semarang untuk berjualan di seputaran Simpang Lima. Menurut Adit (38), Warga Banyu Manik yang hampir setiap bulan, malam minggu dolan ke Simpang Lima, kebijakan Kota Semarang membersihkan Simpang Lima dari kesemrawutan dan menata pedagang kaki lima dengan tertib patut diacungi jempol, karena warga kota bisa menikmati icon Kota Semarang ini dengan puas. Pedagang kaki lima juga untung karena berjualan dengan aman dan para pembeli juga nyaman.

 

Kebijakan Kota Semarang tersebut menurut Dr. Hardi Warsono (49), dosen Undip, yang juga merupakan Pengamat Reformasi Birokrasi, merupakan bagian dari reformasi birokrasi Kota Semarang, yakni membangun kota berbasis kelurahan. Dengan memberdayakan aparatur pada tingkat bawah, banyak inovasi dan terobosan yang muncul, karena kemajuan kota dibangun dari interaksi dan dialog dengan masyarakat, termasuk upaya penataan kaki lima.

 

Petugas retribusi yang tidak mau disebut namanya mengaku, untuk menarik retribusi sekarang juga gampang. Tidak seperti dulu yang sering main umpet-umpetan dengan pedagang. Hal ini sangat terbantu dengan adanya Komunitas Simpang Lima yang dipimpin oleh Mardi (52). Bahkan komunitas juga membuka Pos Pengaduan. Ada tulisan terpampang di salah satu sudut kawasan wisata kuliner itu. ”Kalau konsumen merasa dirugikan dengan harga tidak wajar, hubungi pengurus komunitas”. 

 

Sebuah pembelajaran yang baik bagi pemerintah daerah dalam menata PKL. (im/HUMAS MENPANRB).