Dari Bekasi, Yuddy langsung meluncur ke Kabupaten Subang. Dalam kesempatan itu Kang Yuddy bertemu dengan Bupati Subang Ojang Sohandi serta jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Subang.
Kang Yuddy mengingatkan agar seluruh birokrat untuk mengubah mindset dan culture set untuk menjadi pelayan masyarakat, yang akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. “Birokrasi yang melayani secara professional akan menjadi garda terdepan dalam mendatangkan investor baik domestic mapun mancanegara,“ ujarnya.
Menteri juga menjelaskan, meski belum genap sebulan pemerintahan Joko Widodo, sudah banyak menjalankan kebijakan-kebijakan yang tidak popular. Salah satunya pengalihan subsidi BBM. Dikatakan bahwa kebijakan yang diambil Pemerintah Joko Widodo bukan sekadar mencari popularitas, tetapi tujuannya semata-mata untuk mensejahterakan masyarakat. Subsidi BBM misalnya, dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, baik menambahkan yang sudah ada maupun membangun baru.
Diakuinya bahwa pada awalnya hal ini akan berdampak luas dari kenaikan harga barang-barang pokok sampai Inflasi. Akan tetapi kedepan, pemerintah dapat membangun infrakstruktur yang diperlukan sebagai penunjang masuknya investor.
Terkait dengan reformasi birokrasi, kebijakan yang dilakukan antara lain moratorium penerimaan ASN, restrukturisasi organisasi kementerian. “Untuk saat ini baru dilakukan bagi pemerintah pusat, tetapi bukan tidak mungkin pemerintah daerah juga diminta untuk melakukan restrukturisasi organisasinya,” imbuh Kang Yuddy. (sgt/HUMAS MENPANRB)
