SUKARAJA - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat, Dedeh Fardiah mengatakan lembaganya ingin ada sinergi antar lembaga penyiaran di daerah. Hal ini untuk menyampaikan informasi yang berkualitas dan membentuk jati diri bangsa. Ungkapan tersebut dikatakannya saat membuka workshop lembaga penyiaran dengan tema “standar siaran jurnalistik yang baik dan benar sesuai karakteristik masyarakat Indonesia” di Hotel M-One, Sukaraja (7/4).
“Tujuan dari workshop ini yaitu ingin memberikan gambaran siaran jurnalistik yang baik dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, serta membentuk jati diri bangsa. Kemudian kami juga ingin memberikan evaluasi terhadap kasus kasus yang terjadi di enam wilayah Jawa Barat. Tentunya dengan ini kita berharap ada sinergi antara lembaga penyiaran di daerah Jaawa Barat”, terang Dedeh.
Ada hal yang menarik, lanjut Dedeh, ketika banyak pelanggaran terjadi terutama dari sisi pemberitaan salah satunya adalah adanya unsur kekerasan. Maka kami punya kewajiban untuk mengingatkan kembali soal Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) tentang isi siaran. Salah satu contohnya adanya aduan-aduan masyarakat tentang isi pemberitaan, kami ingin kembali mengingatkan bahwa kecepatan berita bukan berarti mengabaikan keakuratan. Ini menjadi titik persoalan dan masih ada beberpa persoalan lainnya yang akan dikupas dalam workshop ini.
“Kami sudah melakukan berbagai upaya seperti memberikan sanksi, kami juga menjembatani stakeholder untuk menggandeng media massa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jadi bukan sekedar memarahi tapi juga mensuport lembaga penyiaran untuk tumbuh kembang di daerah Jabar. Kami berharap gunakanlah kesempatan ini sebagai wahana diskusi dalam memecahkan segala persoalan penyiaran khususnya untuk radio”, tambah Dedeh.
Selanjutnya, mewakili Bupati Bogor, Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik (KIP) Diskominfo Kabupaten Bogor, Erwin Suriana, menjelaskan, kekuatan audio visual yang bersinergi dengan teknologi informasi menjadi tantangan bagi lembaga penyiaran dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Tantangan radio dalam menyampaikan komunikasi publik yang optimal memang memerlukan keahlian jurnalistik yang harus terus ditingkatkan. Namun ada masalah lain yakni infrastruktur jaringan radio yang harus diatur dengan baik. Selanjutnya adalah persoalan kode etik, harus ada penataan kembali di tata kelola broadcast ini”, terang Erwin.
Ia menambahkan, kita menginginkan sebuah keragaman yang seirama antara pemerintah daerah dengan media massa tanpa mengganggu tugas dan fungsi masing-masing. Salah satunya kita minta teman-teman radio dapat membantu mewujudkan Jabar kahiji pada PON mendatang. Teman-teman diharapkan bisa bekerjasama dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat menjelang PON.(RIDO/DERIMA/DISKOMINFO KABUPATEN BOGOR)
