Dari kiri : Menkes Nila F. Muluk, Menko PMK Puan Maharani dan Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo
JAKARTA - Tahun 2018, sebanyak 13 kementerian/ lembaga akan bersinergi mengeroyok 100 kabupaten untuk mengatasi persoalan stunting. Program setiap kementerian/ lembaga ini juga diarahkan untuk fokus pada peningkatan pembangunan dan pemberdayaan desa terutama dalam mendukung program dana desa.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani usai memimpin rapat koordinasi terkait percepatan penurunan prevalensi stunting di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (1/11/2017).
"Bagaimana agar 13 kementerian/ lembaga ini mengeroyok agar stunting berkurang. Desa mendapat manfaat dengan dana desa, ekonomi bisa berjalan dengan baik. Intinya kesejahteraan bisa meningkat," ujarnya kepada awak media.
Dalam intervensi spesifik lanjutnya, dilakukan oleh Kementerian Kesehatan seperti halnya ibu hamil, ibu menyusui, pemberian asi dan sebagainya. Kemudian untuk gizi sensitif dikoordinasikan dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dan berkaitan dengan pendidikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, begitu juga dengan kementerian lain sesuai dengan tupoksinya.
"Bahkan Bappenas juga terlibat. Karena bagaimana ini bisa jadi perencanaan gotong royong, harus masuk RKP (Rencana Kerja Pemerintah) sehingga semua program bisa terintegerasi menjadi satu kesatuan," ujarnya.
Di sisi lain, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan, dana desa telah memberikan kontribusi mengatasi permasalahan stunting dengan dibangunnya ribuan PAUD, Poliklinik Desa, dan beberapa infrastruktur lainnya. Ia berharap, sinergi antar berbagai kementerian/lembaga yang fokus pada stunting, dapat membantu penambahan infrastruktur yang dibutuhkan.
"Dengan adanya koordinasi seperti ini harapannya programnya bisa terintegerasi, supaya yang telah dibangun itu bisa ditambah lagi," ujarnya.
Menteri Eko mengatakan, pemerintah saat ini telah mampu mengentaskan sebanyak 9.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang, dan mengentaskan 5.000 desa berkembang menjadi desa maju. Menurutnya, hal tersebut telah melebihi target RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yakni mengentaskan 5000 desa tertinggal menjadi berkembang dan 2000 desa berkembang menjadi desa maju.
"Berdasarkan penelitian dari Universitas Gajah mada, 9.000 desa tertinggal telah terentaskan menjadi desa berkembang, jadi sudah hampir 2 kali lipat," ujarnya. (PR)
