Gubernur Kepri H. Nurdin Basirun menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung program nasional Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) dalam upaya tertib data kependudukan. Dengan GISA semua akan punya data valid terhadap satu penduduk Indonesia satu data administrasi kependudukan.
“Kita ingin Kepri khsususnya dan Indonesia umumnya setiap masyarakatnya tertib. Mereka semua punya data kependudukan, terdata dengan baik. Dengan demikian ini akan memudahkan kita dalam rangka menjalankan tugas membangun daerah dan bangsa ini,” kata Nurdin saat Pembukaan Rakornas I Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Hotel Harmoni One, Batam, Kamis (8/2).
Rakornas ini mengusung tema "Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) Menuju Sukses Pilkada Serentak 2018 Dan Pemilu 2019".
Nurdin menambahkan, Kepri yang merupakan miniatur Indonesia sangat merasakan manfaat dari kebijakan tersebut. Karena kebijakan ini membuat jadi tahu masyarakatnya asal usulnya pekerjaan daerah tempat tinggalnya hingga status. Itu semua sangat memudahkan dalam menentukan langkah membangun Kepri.
Pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM), Kemendagri dengan Kementrian Kesehatan (Kemenkes), Kemendagri dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemen Kominfo) serta Kemendagri dengan Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
Dalam pada itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menekankan bahwa kegiatan GISA sejauh ini telah menyelesaikan tugasnya yakni melayani data kependudukan melalui KTP elektronik mencapai 97,4 persen. Sedang untuk Kartu Keluarga telah mencapai 98 persen.
“Sisa dua persen mudah-mudahan kita rampungkan dalam waktu dekat,” janji Tjahjo.
Dilanjutkan Mendagri, keberhasilan program ini sangat bergantung sekali dengan paritisipasi masyarakat. Karenanya dia berharap sekali, program ini bisa selesai 100 persen sebelum akhir tahun. Meski demikian saat ini data kependudukan, kata Mendagri, sudah siap dipakai untuk data pemilukada diseluruh daerah.
Mendagri juga memastikan semua data kependudukan sekarang ini memberikan kemudahan berbagai urusan dan keperluan.
“Dengan kata lain siapapun dari kita yang menginginkan data satu orang, tinggal klik Nomor Induk Kependudukan (NIK) semua yang kita inginkan ada disitu,” jelas Mendagri.
Sementara Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi upaya dan kerja serius menjadikan penduduk negeri ini punya satu data valid akan kependudukan melalui administrasi kependudukan Indonesia.
Tertata rapi data penduduk, kata Zainudin, tentu akan menjadikan kita dimudahkan dengan berbagai kebijakan. Berbagai kebijakan dalam membangun bisa tepat dan akurat karena kita punya data kependudukan yang benar.
“Saya mengistilahkan tugas mulia di kependudukan adalah tugas dari lahir sampai mati, " jelasnya.
Senada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fahrullah menjelaskan, rakornas ini diikuti 1 600 peserta dari 34 provinsi se-Indonesia. Dengan rakornas ini, pihaknya berharap bisa segera menyelesaikan pelaporan data penduduk secara riil seluruh warga negara Indonesia. (rsa/rfk)
