Jakarta, InfoPublik – Pemindahan pusat pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dinilai tak hanya memindahkan lokasi dan perangkatnya, melainkan menjadi simbol lompatan untuk transformasi bangsa Indonesa menjadi lebih maju.
Demikian dikatakan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kominfo), Usman Kansong, dalam sambutannya pada acara CreativeTalks Pojok Literasi dengan tema “Menuju Ibu Kota Nusantara yang Berkelanjutan: Inovasi dan Tantangan” di Bandung, Jawa Barat pada Selasa (11/7/2023).
“Pemindahan ibu kota salah satunya menjadi simbol lompatan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan transformasi menuju Indonesia yang lebih maju dan adaptif dengan perubahan,” ujar Dirjen Usman.
Menurut Usman Kansong, perencanaan yang matang untuk IKN mengintegrasikan enam klaster ekonomi, yakni industri teknologi bersih, farmasi terintegrasi, industri pertanian berkelanjutan, ekowisata dan pariwisata kebugaran, bahan kimia dan produk kimia, serta energi rendah karbon.
Selain itu, perencanaan IKN juga mengintegrasikan dua klaster pendukung, yaitu klaster kota cerdas (smart city) dan pusat industri 4.0, serta klaster pendidikan terkini.
“Semuanya akan mengimplementasikan inovasi yang diharapkan menjadi pemicu perkembangan di daerah- daerah lain seluruh Indonesia,” kata Dirjen IKP Kominfo.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dirjen Cipte Karya PUPR), Diana Kusumastuti, menjelaskan visi Kawasan Inti Pemerintahan Pusat (KIPP) di IKN adalah model kota masa depan berbasis hutan dan kepulauan sebagai simbol transformasi dan kemajuan peradaban Indonesia.
Sedangkan indikator kinerja Kota Nusantara sebagai kota cerdas Indonesai masa depan (Future Smart City of Indonesia), yaitu kesejahteraan masyarakat, ekologis dan preservasi lingkungan alami, konektivitas kawasan/transportasi, infrastruktur kawasan, dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
“Konsep Kota Cerdas KIPP – IKN ini semuanya harus memperhatikan kaidah-kaidah infrastruktur cerdas (green and smart building), pelayanan cerdas, ekonomi cerdas, pemerintahan cerdas, dan lingkungan cerdas,” jelas Diana.
Sementara itu, Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim (IKPMK) Kementerian Kominfo, Septriana Tangkary, mengatakan, rencana pemindahan IKN merupakan sebuah upaya proses percepatan pembangunan, pemerataan, dan pemberdayaan kawasan Timur Indonesia.
Penetapan IKN diharapkan dapat sebagai katalis untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di Pulau Kalimantan dan Wilayah Indonesia Timur secara umum.
“Dalam proses perencanaan dan pembangunan IKN tersebut, dalam lampiran UndangUndang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara disebutkan bahwa salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah tingkat inklusivitas, dalam hal ini adalah pengikutsertaan peran dan partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan,” katanya.
Direktur Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara Agus Gunawan menabahkan, Nusantara sebagai kota cerdas akan memiliki Pusat Komando Kota Cerdas untuk memantau semua fasilitas publik, jasa, dan infrastruktur di IKN.
Selain itu, pusat komando juga memiliki fungsi manajemen kondisi darurat dan krisis serta keamanan dan pengawasan.
“Beberapa fitur yang akan dibangun untuk mendukung IKN sebagai kota cerdas, di antaranya digital identities, intelligent transport system, disaster response management, smart water management, smart forest & green management, serta smart infrastructure,” tutup Agus.
Foto: YouTube Ditjen IKP
