Menhub saat meninjau fasilitas transportasi di Tanjung Karimun, Sabtu (1/2).
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meninjau pembangunan infrastruktur transportasi yang akan dilakukan pengembangan di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Sabtu (1/2).
Infrastruktur transportasi yang tengah dikembangkan di salah satu pulau terluar di Indonesia tersebut yaitu Bandara Raja Haji Abdullah (RHA) dan Pelabuhan Malarko.
“Saya diamanatkan oleh Presiden untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur khususnya di daerah terluar, terpencil, tertinggal, dan perbatasan (3TP) untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di Indonesia. Tanjung Balai Karimun adalah daerah terluar yang sangat strategis berhadapan dengan negara lain (Singapura dan Malaysia). Oleh karenanya ini menjadi perhatian utama kami,” jelas Menhub.
Menhub menjelaskan, Pelabuhan Malarko yang ada (di wilayah) Tanjung Balai Karimun ini akan dijadikan Pelabuhan Samudra atau pelabuhan yang dapat disinggahi kapal-kapal besar, yang memiliki fasilitas lengkap untuk tempat bongkar muat barang untuk ekspor dan impor, dan dilengkapi dengan gudang.
Lebih lanjut Menhub Budi menjelaskan, Pelabuhan Malarko yang saat ini masih dikelola oleh Kemenhub nantinya akan dikerjasamakan pengelolaanya dengan BUMD, dan swasta.
Sebagai informasi saat ini Pelabuhan Malarko sudah membangun causeway sepanjang 800x6 m2, dermaga 110x10 m2, dan fasilitas lainnya.
Sementara, terkait Pembangunan Bandar Udara Raja Haji Abdullah, Menhub Budi menuturkan akan memperpanjang runway hingga 2000 meter agar pesawat Boeing 737 dapat mendarat. Ditargetkan akhir 2021 sudah selesai dan Menhub akan melaporkannya ke Presiden untuk meresmikannya.
Bandara Raja Haji Abdullah Karimun saat ini mempunyai panjang runway 1400 x 30 meter, apron 75,2 x 60 meter, dan taxiway 70x15 meter. Sementara, untuk pertumbuhan penumpang setiap tahunnya naik rata-rata 15-20 persen dalam lima tahun kebelakang.
Pengembangan fasilitas di sisi udara yang akan dilakukan meliputi pembuatan Turning Area dan Marking, lanjutan pembuatan drainase sisi utara. Pengembangan fasilitas sisi darat meliputi perluasan dan penataan lanskap parkir terminal dan penambahan fasilitas penunjang pelayanan bandara udara juga perpanjangan runway hingga 2000 meter.
Untuk itu, Menhub Budi meminta bantuan pemerintah daerah untuk membantu menyelesaikan pembebasan lahan baik untuk pengembangan bandara maupun pelabuhan. Menhub menyatakan pengembangan bandara dan pelabuhan ini nantinya diharapkan bisa meningkatkan perekonomian di Tanjung Balai Karimun dan sekitarnya, mengingat, Tanjung Balai Karimun merupakan salah satu Kawasan Bebas Perdagangan.
“Karimun ini mempunyai satu potensi yang besar dari industri juga pariwisata dengan penduduk 200 ribu, saya pikir dalam waktu dekat bisa menjadi 400 ribu apabila Malarko ini jadi Pelabuhan Samudra. Oleh karenanya, saya minta seluruh pihak seperti Pak Bupati dibantu Kapolres, Dandim dan stakeholder terkait untuk berkomitmen menjalankan ini,” tutur Menhub.
Menhub mengungkapkan, dibutuhkan biaya sekitar Rp200 miliar untuk pembangunan pelabuhan dan Rp100 miliar untuk pembangunan bandara. Untuk pelabuhan pembiayaan akan dikerjasamakan dengan pemerintah daerah dan swasta.
Saat ini baru ada penerbangan oleh maskapai Susi Air dengan rute existing Tg. Balai Karimun–Pekan Baru dan Tg. Balai Karimun–Dabo Singkep. (BKIP Kemenhub/EN)
