KALTARA – Sebagai sebuah provinsi, Kalimantan Utara mempunyai potensi yang cukup lengkap. Selain kaya akan sumber daya alam, provinsi ke-34 ini menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro Kalimantan Utara juga tercatat sebagai provinsi dengan kekayaan energi yang cukup besar. Dengan kekayaan energi yang sangat besar tersebut, dalam beberapa tahun ke depan Menteri Bambang mendorong Kalimantan Utara harus mampu mengekspor listrik ke negara tetangga.
Kalau saat ini Kalimantan Utara masih impor listrik dari negara tetangga, tapi saya yakin dalam beberapa tahun ke depan Kalimantan Utara mampu mengekspor listrik, ujar Menteri Bambang saat menyampaikan arahan dalam Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara (Musrenbangprov Kaltara), dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 pada Rabu, 5/4 di Hotel Tarakan Plasa, Tarakan, Kalimantan Utara.
Selain Menteri PPN/Kepala Bappenas, juga hadir Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie, Wakil Gubernur Kalimantan Utara H. Udin Hianggio, Kepala Bappeda dan Litbang Kalimantan Utara Fredrick Ellia, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kemendagri Suhajar Diantoro, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Budiarso Teguh Widodo, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan, dan lain-lain. Musrenbang Provinsi Kalimantan Utara mengusung tema Mempercepat Pembangunan Ekonomi Kalimantan Utara Didukung oleh Infrastruktur yang Memadai.
Namun menurut Bambang, cita-cita mewujudkan Kalimantan Utara sebagai provinsi pengekspor listrik hanya mungkin tercapai apabila pemerintah Kalimantan Utara maupun masyarakatnya melakukan perubahan paradigma pembangunan, dari yang semula bersandar kepada kekayaan sumber daya alam dan energi bertransformasi ke industri pengolahan dan manufaktur.
Tidak kalah pentingnya juga, kata Bambang, sebagai provinsi baru, pemerintah provinsi Kalimantan Utara harus mendorong terjadinya lompatan pembangunan. Kalau tidak melakukan lompatan pembangunan, capaian pembangunan yang diraih sebatas business as usual. Strategi lompatan pembangunan misalnya dapat dilakukan dengan menyediakan konektivitas antar wilayah di Kalimantan Utara maupun dengan menyediakan Kawasan Ekonomi Khusus, tutur Bambang.
Kedua hal tersebut menurut Bambang harus diikuti inisiatif pemerintah daerah untuk membuat berbagai kebijakan yang pro investasi. Pemda misalnya harus menyederhanakan regulasi yang berbelit atau menyediakan berbagai fasilitas yang mempermudah investor masuk, ujar Bambang.
Saat memberikan arahan kepada peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) Kalimantan Utara, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menjelaskan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 dengan prinsip Money Follows Program dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratis, dan Spasial dengan memperhatikan: Pertama, perkuatan perencanaan dan penganggaran.
Hal ini dilakukan terutama dengan menajamkan Prioritas Nasional dan Program Prioritas pada tahun 2018, serta memperkuat koordinasi antara Kementerian/Lemabaga dan Pusat-Daerah. Kedua, perkuatan pengendalian perencanaan yang dilakukan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan hingga satuan 3 untuk memastikan perencanaan dijalankan dengan baik. Ketiga, perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan dengan penyusunan proyek prioritas hingga detil rencana lokasi pembangunan. Keempat, perkuatan integrasi sumber pendanaan, baik yang bersumber dari Swasta, BUMN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Belanja K/L dan Pemerintah Daerah maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
Untuk mendukung pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara, menurut Bambang beberapa proyek prioritas nasional yang akan dilaksanakan adalah preservasi dan pelebaran jalan BTS Bulungan - Tanjung Selor, preservasi rehabilitasi dalam kota Tanjung Selor, pembangunan jalan mendukung Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning (Tanjung Selor - SP3 - Sajau Binai - Tanah Kuning), pembangunan Jalan Tanah Kuning-Mangkupadi untuk mendukung konektivitas; dukungan transportasi pembangunan daerah tertinggal, dukungan infrastruktur sumber daya air terhadap kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan berbagai rencana indikatif pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara.
Untuk mendukung prioritas nasional, pembahasan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Musrenbang Provinsi dapat dilakukan pendekatan money follows program dalam arti fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya. Sedangkan dalam pembahasan dengan Kabupaten/Kota perlu dilakukan dengan penajaman perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dari program/kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yang diperlukan) serta perkuatan DAK. (PR)
