Wamendagri Ribka Haluk saat meninjau Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Selasa (20/5/2025). ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Jakarta, InfoPublik - Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam memperkuat kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan beranda negara.
"Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan perbatasan, baik dari sisi administrasi, infrastruktur, pelayanan publik, maupun kerja sama antarnegara, berjalan optimal. PLBN bukan hanya soal batas, tapi juga etalase kemajuan Indonesia," kata Ribka dalam keterangan resmi, Rabu (21/5/2025).
Hal itu disampaikan Wamendagri Ribka Haluk saat meninjau Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Selasa (20/5/2025).
Ribka mengatakan, sinergi antara Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjadi kunci dalam membina wilayah perbatasan, termasuk PLBN Skouw yang telah menunjukkan banyak kemajuan.
"Kami melihat nilai tukar pasar antarnegara berjalan lancar, fasilitas semakin lengkap, dan pemerintah juga telah memberikan hibah kepada negara tetangga seperti Papua Nugini sebagai bentuk diplomasi pembangunan," ujarnya.
Dia juga menekankan pentingnya peningkatan pelayanan di kawasan perbatasan sesuai arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
"Kami mendorong agar semua instansi meningkatkan kualitas layanan, dari administrasi kependudukan, kesehatan, hingga karantina. Semua ini bagian dari wajah Indonesia di mata negara tetangga," kata Ribka.
Dalam kunjungannya, Ribka menyempatkan berdialog dengan pedagang lintas negara di pasar kawasan PLBN.
Dia mengatakan, aktivitas ekonomi warga merupakan fondasi hubungan yang kuat antarnegara "Pasar ini bukan hanya tempat jual beli, tetapi juga ruang diplomasi rakyat. Pemerintah harus hadir menjaga dan memperkuatnya,” tuturnya.
Kunjungan itu sekaligus mempertegas posisi Kemendagri dan BNPP sebagai garda depan dalam menjaga kedaulatan, sekaligus menjadikan kawasan perbatasan sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
