Menteri PANRB Rini Widyantini saat Diskusi Publik Penguatan Status dan Karier Dosen ASN PPPK, secara virtual, Jumat (1/8/2025).
JAKARTA – Adanya perubahan besar dan mendasar yang terjadi dalam jangka panjang dan berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, ekonomi, politik, dan teknologi, menuntut para Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penyelenggara negara untuk dapat melakukan transformasi mendasar di sektor publik. Untuk menjawab tantangan tersebut birokrasi harus menjadi lebih lincah, adaptif, berpikir jauh ke depan dan lintas batas, serta berbasis bukti dan data terintegrasi.
“Transformasi ini bukan pilihan, tapi keharusan, termasuk di dunia pendidikan tinggi. Maka kapasitas dosen juga harus terus ditingkatkan agar mampu menjawab tantangan zaman,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat Diskusi Publik Penguatan Status dan Karier Dosen ASN PPPK, secara virtual, Jumat (1/8/2025).
Disampaikan jika paradigma manajemen ASN kini menempatkan rekrutmen berbasis kompetensi sebagai kunci utama birokrasi profesional. Rekrutmen yang asal-asalan memicu siklus negatif seperti layanan buruk, investasi menurun, dan pengangguran meningkat. Sebaliknya, rekrutmen yang selektif menciptakan birokrasi andal, layanan publik cepat, dan iklim investasi yang kondusif.
Hal tersebut juga berlaku bagi dosen ASN, dimana rekrutmen yang tepat akan melahirkan dosen berkualitas yang mendorong peningkatan mutu dan inovasi di perguruan tinggi. Dosen memiliki peran strategis dalam mewujudkan layanan akademik yang adaptif dan berkualitas, serta mencetak SDM unggul untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional.
Menteri Rini mengatakan bahwa transformasi manajemen ASN saat ini diarahkan untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan berkelas dunia, guna mendorong pelayanan publik yang lebih baik dan masyarakat yang lebih sejahtera. Transformasi manajemen ASN meliputi berbagai aspek, mulai dari perencanaan kebutuhan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karier, penguatan kompetensi, hingga sistem penghargaan dan pengakuan.
“Evaluasi atas penerapan manajemen ASN dilakukan berbasis prinsip meritokrasi, yang akan ditunjang oleh platform digital Manajemen ASN yang kini sedang kami kembangkan,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan Asosiasi Dosen ASN PPPK Indonesia (ADAPI) sebagai salah satu wadah bagi dosen ASN, diharapkan dapat meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan kualitas kinerja dosen ASN PPPK sebagai bagian utuh dari ekosistem dosen nasional. Kemudian juga dapat memberikan pemikiran konstruktif dan implementatif dalam proses penyusunan kebijakan dan turut memperkuat peran dosen dan perguruan tinggi dalam pembangunan nasional khususnya di bidang pendidikan. (byu/HUMAS MENPANRB)
