Langkah konkret pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan ekstrem memasuki babak baru. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Sosial (Kemensos) resmi sepakat mengintegrasikan pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat, program unggulan Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok Kemnaker)
Jakarta, InfoPublik — Langkah konkret pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan ekstrem memasuki babak baru. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Sosial (Kemensos) resmi sepakat mengintegrasikan pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat, program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan kesiapan penuh kementeriannya dalam menyediakan sarana pelatihan berbasis keterampilan yang tersebar di berbagai daerah. Tidak hanya BLK pusat, tetapi juga BLK yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) akan dioptimalkan.
"Ini bukan hanya tentang penggunaan fasilitas, tapi soal pemberdayaan masyarakat lewat pendidikan yang aplikatif dan menjawab kebutuhan lapangan kerja," ujar Menaker Yassierli saat bertemu Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, di kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (23/6/2025).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menambahkan bahwa implementasi awal Sekolah Rakyat telah dimulai di 100 titik dengan melibatkan sekitar 10.000 siswa. Semua tenaga pengajar, kepala sekolah, dan staf pendukung telah direkrut dan menjalani pelatihan intensif.
“Arahan Presiden jelas: akselerasi dan integrasi. Sekolah Rakyat bukan semata ruang kelas, tapi ruang pembentukan karakter dan keterampilan,” terang Mensos yang akrab disapa Gus Ipul.
BLK menjadi bagian strategis dalam fase lanjutan program ini. Sebanyak 41 balai pelatihan kerja milik Kemnaker sudah masuk dalam daftar lokasi potensial yang akan digunakan. Ke depan, jumlah ini akan ditambah melalui kerja sama dengan UPTD dan dinas ketenagakerjaan di daerah.
Dua agenda besar telah disiapkan: Penilaian Fasilitas: Kementerian PUPR akan meninjau kelayakan BLK untuk digunakan sebagai ruang belajar, baik dari sisi infrastruktur maupun aksesibilitas dan Penyusunan Kurikulum: Kemnaker dan Kemensos akan merancang kurikulum berbasis keterampilan yang mengakomodasi minat siswa serta kebutuhan dunia kerja, dengan pendekatan praktis dan bersertifikat.
“Kami tidak ingin lulusan Sekolah Rakyat hanya dapat ijazah. Mereka harus punya skill, bisa langsung kerja atau buka usaha. Itulah kenapa kita libatkan Kemnaker secara aktif,” jelas Gus Ipul.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai inovasi pendidikan untuk kalangan miskin ekstrem, berbasis nilai gotong royong, praktikalitas, dan pengembangan karakter. Kolaborasi Kemnaker dan Kemensos menjadi fondasi kuat untuk mengintegrasikan dunia pendidikan dengan dunia kerja—sebuah pendekatan "belajar untuk hidup", bukan sekadar "belajar untuk lulus."
Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap Sekolah Rakyat tak sekadar menjadi proyek sosial, tapi katalis perubahan struktural menuju masyarakat yang produktif dan mandiri.
“Ini lebih dari sekadar program, ini investasi sosial jangka panjang untuk Indonesia yang lebih setara,” tutup Menaker.
